Suara.com - Para pedagang Tanah Abang mengaku sangat senang dengan adanya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang TikTok berjualan. Pasalnya, menurut pedagang Tanah Abang kehadiran TikTok Shop itu membuat pasar drop.
Salah satu pedagang yang mengalami itu, Hidayat pedagang busana muslim di Blok B Pasar Tanah Abang. Bahkan, pendapatannya bisa jatuh 80-90%, karena konsumennya lebih memilih beli secara online ketimbang ke Pasar Tanah Abang.
"Kehadiran TikTok itu buat pasar drop. Dropnya fatal, bisa 80-90% pendapatan jatuh. Jauh banget pokoknya," ujar Hidayat saat dihubungi, Selasa (26/9/2023).
Menurutnya, sebelum kehadiran TikTok Shop, sesepinya Pasar Tanah Abang tetap ada pengunjung yang membeli. Namun kekinian, dirinya jarang sekali melihat adanya pengunjung ke Tanah Abang.
Apalagi, tutur Hidayat, dalam momen pemilihan umum (pemilu) ini seharusnya pegadang Pasar Tanah Abang banjir pesanan, tetapi nyatanya belum ada calon di Pemilu yang memesan produknya sebagai ajang kampanye.
"Tahun ini, kita jujur aja nih ini kan mau Pilpres biasanya kan rame. Biasanya mau nyalon beli, tapu sekarang nggak. Dulu orang kalau mau beli sepotong aja kudu ke pasar, terkadang dia jalan niatnya beli sejadah beli yang lain. Sekarang nggak ada yang ke pasar, orang beli sepotong pun larinya ke online," imbuh dia.
Dalam hal ini, Hidayat mendukung langkah pemerintah yang melarang TikTok Shop berjualan. Hal ini demi keberlangsungan usaha para Pedagang pasar.
Menurut dia, jika kondisi TikTok Shop yang berjualan terus berlangsung, maka efeknya pedagang Tanah Abang akan hengkang dan kondisi Tanah Abang akan kosong dari pedagang.
"Saya dukung, bahasa kasarnya, biar di pasar normal lagi, rame lagi. Itu (Pasar Tanah Abang) kan aset negara, pendapatan pemerintah dari tanah abang nggak ada. Drop, orang kabur satu-satu, udah pada kosong. Saya juga mulai drop, cuma saya pasrah, rezeki tetap yang maha kuasa yang ngatur, saya dukung kalau mau dilarang jualan silahkan, saya dukung, cuma kalau nggak ya apa boleh buat," tegas dia.
Baca Juga: TikTok Tak Terima Usai Dilarang Jualan oleh Pemerintah, Klaim Bantu UMKM RI
Larang TikTok jualan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya benar-benar melarang social commerce berjualan, seperti yang dilakukan TikTok Shop.
Hal tersebut dikatakan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas uang digelar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Senin (25/9/2023).
Zulhas sapaan akrabnya mengatakan larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung tidak boleh lagi," tegas Zulhas.
"Dia hanya boleh untuk promosi seperti TV. TV kan iklan boleh. Tapi TV kan tidak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Bukti Nyata Kekuatan Emas: Investasi Sejak Tahun 1987, dari Ratusan Ribu Jadi Puluhan Juta Rupiah
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?