Suara.com - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan menggelontorkan dana untuk pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Setidaknya, sebanyak Rp 71,3 triliun dialokasikan untuk menyukseskan pemilu serentak tahun depan.
Anggaran tersebut telah diberikan secara bertahap pada 20 bulan sebelum hari H pemilu, dengan rinciannya Rp 3,1 triliun pada tahun 2022, Rp 30,0 triliun pada tahun 2023, dan Rp 38,2 triliun pada tahun 2024.
"Total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan antara lain, jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik. Anggaran tersebut utamanya dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," ujar Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam keterangannyan yang dikutip Selasa (10/10/2023).
Isa memaparkan, total realisasi anggaran Pemilu pada tahun 2022 telah mencapai Rp 2,7 triliun atau 88,2 persen dari Rp 3,1 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023 hingga September telah terpakai Rp 17,8 triliun atau 59,3 persen dari Rp 39 triliun.
Sementara, untuk anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 38,2 triliun telah disiapkan dalam APBN 2024. Hanya saja, anggaran pemilu itu diperuntukkan untuk satu putaran saja.
"Kita pokoknya sudah menyediakan cukup kok, tenang saja. Termasuk kalau ada putaran kedua, kita akan sediakan kalau Pilpresnya ada putaran kedua ya. Jadi sudah siap kita, tinggal semoga yang terbaiklah buat Indonesia," jelas Isa.
Adapun, anggaran pemilu yang Digunakan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang dan jasa secara tidak langsung menggairahkan sektor produksi dan distribusi.
Selain itu, belanja dan konsumsi dari penyelenggaraan Pemilu dari tingkat pusat sampai dengan Adhoc yang menerima honor Pemilu, juga secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat.
"Jadi, anggaran penyelenggaraan Pemilu tidak semata-mata hanya membiayai teknis penyelenggaraan Pemilu. Namun berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional yang pada akhirnya menjadi investasi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka panjang. Mari kita menyambut Pemilu 2024 mendatang, dengan tanpa ujaran kebencian, tanpa hoaks, dan tidak melakukan polarisasi. Kita sukseskan Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi Indonesia dengan kegembiraan," pungkas dia.
Baca Juga: Viral Program Magang Kemenkeu Nggak Dibayar, Begini Pembelaan Anak Buah Sri Mulyani
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah