Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri meramal bahwa masa depan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan menyedihkan. Pasalnya, dia meramal bahwa kereta cepat akan mati cepat.
Alasannya kata dia berhubungan dengan rencana pemerintah yang akan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN akan berdampak terhadap tingkat okupansi dan pendapatan Kereta Cepat itu sendiri.
Ia menjelaskan, perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu kontributor utama okupansi moda transportasi umum, seperti halnya kereta api.
"Dulu belum ada pemindahan ibu kota jadi PNS yang tugas atau bisnis trip ke Bandung wajib naik kereta," kata dia, dalam diskusi publik 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN', Selasa (17/10/2023).
Akan tetapi, jika Ibu Kota resmi dipindahkan ke IKN, maka perjalanan dinas ke Jakarta berpotensi menurun. Sebab, kawasan pusat pemerintahan tidak lagi berada di Jakarta.
"Mati itu kereta cepat," ucapnya.
Dengan adanya kehilangan potensi perjalanan dinas PNS tersebut akan membuat tingkat okupansi proyek kebanggan Joko Widodo (Jokowi) tersebut diproyeksi tidak maksimal.
"Ibu kota negara pindah, ibu kota Jawa Barat pindah, habis enggak tuh kereta cepat," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sebanyak 1.800 aparatur sipil negara (ASN) akan turut serta dalam gelombang pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara pada Juli 2024.
Baca Juga: Beli Tiket Whoosh Gampang Lewat Aplikasi Mobile Banking Mandiri dan BNI
Setelah gelombang pertama ini, pemerintah akan berangsur mengirimkan ASN, baik PNS dan TNI/Polri, hingga mencapai 16.990 orang.
Anas mengungkapkan sudah ada formula untuk menentukan pihak-pihak ASN yang akan dipindahkan sesuai tahapannya.
Kriteria atau syaratnya diketahui adalah jenjang pendidikan minimal D3, memperhatikan batasan usia pensiun, data kinerja ASN, serta data kompetensi dan potensi ASN.
"Jadi untuk yang ke IKN ini, kita sudah disiapkan formulanya untuk pindah lah," tutur Anas.
Secara total, ASN yang akan dipindahkan pada 2024-2045 terdapat 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas. Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Para Bos OJK Mundur Berjamaah, Kini Giliran Mirza Adityaswara
-
Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI, Punya Pengalaman Danareksa Hingga Pertamina
-
PIS Catat Kurangi 116 Ribu Ton Emisi di 2025
-
AMSI dan Deep Intelligence Research Teken MoU Diseminasi Riset
-
AMSI Gandeng Deep Intelligence Research Gelar Diskusi Mengupas Masa Depan Media
-
Karier Mahendra Siregar, Bos OJK yang Mengundurkan Diri Imbas Geger MSCI
-
Bukukan Penjualan Rp2,7 Triliun, Linktown Ungkap Tren Properti Regional 2026
-
Melalui Mandiri Sahabat Desa, Bank Mandiri Perluas Akses Gizi dan Air Bersih
-
3 Pejabat OJK Tiba-tiba Mundur, Salah Satunya Mahendra Siregar
-
Demi Jaga Inflasi, Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi hingga Bansos Jelang Ramadan