Suara.com - TikTok Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia untuk mengawasi konten hoax di platformnya menjelang hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bekerja sama dengan organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia.
Inisiatif ini sekaligus mempertegas komitmen TikTok dalam melawan penyebaran misinformasi di platform untuk menyediakan ruang digital yang aman dan positif bagi semua pengguna.
"Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok," kata Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia Anbar Jayadi dikutip Jumat (20/10/2023).
Menurut dia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, TikTok terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi.
"Kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen kami dalam memastikan agar TikTok tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pengguna untuk terhubung dan berkreasi. Kami harap kerja sama yang tercipta ini juga dapat mendorong semua orang untuk saling menjaga satu sama lain dari potensi misinformasi yang ada di ranah digital," jelas Anbar.
Untuk memastikan integritas platform tetap terjaga menyambut Pemilu 2024, TikTok menggandeng MAFINDO dan PERLUDEM untuk menandai sekaligus melaporkan
konten-konten yang mengandung misinformasi dan berpotensi membahayakan pengguna melalui kanal pelaporan khusus yang disediakan TikTok.
MAFINDO dan PERLUDEM juga akan jadi bagian dari TikTok Election Hub yang akan datang, di mana akun TikTok MAFINDO dan PERLUDEM akan dicantumkan sebagai tambahan sumber informasi kredibel bagi pengguna TikTok yang ingin mengetahui hal-hal terkait integritas sipil dan pemilihan umum.
Baca Juga: Sesama Anak Presiden, Inayah Wahid Punya Satu Pesan Penting untuk Mas Gibran
"Isu misinformasi adalah isu industri, bukan isu salah satu platform semata," kata Ketua Komite Media Sosial MAFINDO Silma Agbas.
Menurut dia melihat tendensinya, jumlah konten hoax akan meningkat menjelang Pemilu 2024, sehingga setiap pemangku kepentingan terkait perlu duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk menciptakan pengalaman berinternet yang positif dan menanggulangi penyebaran misinformasi bermuatan politik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak