Suara.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tampaknya memberi restu dengan rencana TikTok Shop yang akan memulai beroperasi lagi di Indonesia.
Media sosial asal China dikabarkan akan menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) agar bisa menjalani bisnisnya di Tanah Air.
"Itu sih tidak masalah, karena misalnya apakah Tokopedia atau Bukalapak, saya tidak tahu yang mana. Karena dua-duanya sudah IPO, mereka kan membeli saham di pasar modal, jadi pemerintah tidak perlu ikut campur di sini karena itu perusahaan publik," katanya di JCC Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Meski begitu, Teten mengaku telah bertemu dengan pihak Tokopedia.
Dia pun menegaskan bahwa kepentingan pemerintah jangan sampai ada lagi praktik predatory pricing karena itu akan memukul UMKM.
Platform digital luar seperti TikTok juga harus hormat pada pengembangan ekonomi nasional.
Termasuk pemerintah juga ingin digital ekonomi juga mulai menerapkan bisnis model yang sustain, yang berkelanjutan.
"Kalau kita biarkan burning money, ini bukan model bisnis yang sustain, yang berkelanjutan. Oleh karena itu, harus diatur. Yang perlu diatur adalah larangan melakukan predatory pricing, larangan penjualan barang di e-commerce yang dibawah HPP," kata Teten.
Ia melihat langkah di China pun seperti itu.
Baca Juga: Rumor TikTok Shop Gabung GoTo, Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Perlindungan Data
Sebab, jika langsung bakar uang di e-commerce itu akan memukul e-commerce itu sendiri, akan terjadi monopoli pasar digital kita oleh salah satu platform, oleh kekuatan yang sangat besar.
Tapi di sisi lain juga bisa memukul para pedagang di offline.
"Kita harus meniru China, disana sudah ada pengaturan bahwa platform digital di e-commerce enggak boleh ada yang memonopoli market. 20-30 persen itu satu hal yang wajar, tapi kalau ada yang menguasai 70-80 persen market, itu bisnis yang tidak sustain," kata Teten.
"Kalau misalnya kita lihat, persaingan bisnis di e-commerce dalam memperebutkan atau memperluas market share valuasi bisnis mereka, itu kan mereka bakar uang, ongkos kirim gratis, lalu produknya dijual semurah mungkin bahkan predatory pricing. Bahkan di platform global ada produknya dari luar udah di-dumping, lalu di dalam negeri disubsidi lagi oleh platform," lanjutnya.
Sebelumnya, Teten pun mewanti-wanti agar layanan TikTok nantinya sebagai media sosial tetap harus terpisah dengan platform e-commerce.
"Harus berbeda platform. Enggak boleh gabung," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Cabai Turun Tajam hingga 10%, Harga Beras Justru Naik Tipis Hari Ini
-
Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Galeri 24 dan UBS Ikutan Meroket di Pegadaian
-
Fakta-fakta Buyback ASLC, Harga Sahamnya Masih Tertahan di Level Rp70
-
BEI Cabut Suspensi Saham MSIN dan ASPR, Cek Jadwal Perdagangannya!
-
Bank Indonesia Sebut Ekonomi Indonesia Dipandang Positif Investor Global, Apa Buktinya?
-
Bahlil Diminta Kaji Wacana Penghentian Restitusi Pajak Sektor Tambang
-
Putusan KPPU Soal Pindar Tuai Polemik, Investor Fintech Disebut Bisa Hengkang
-
Investor Masa Bodoh dengan Perang, Wall Street Terus Meluncur Naik
-
Transformasi SDM, Layanan Logistik RI Mulai Berstandar Global
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan