Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah subsidi pupuk, guna menjawab keluhan para petani soal kelangkaan pupuk yang mereka alami.
Menurut Jokowi, isu pupuk akan segera diselesaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan tahun depan akan dikontrol terus agar tidak ada masalah distribusi di lapangan.
"Subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada," kata Presiden ketika menyampaikan sambutan kepada para penyuluh pertanian dan babinsa se-Jawa Tengah, di Pekalongan, Rabu, yang dipantau secara daring.
Namun, dia mengaku belum bisa mengumumkan jumlah tambahan subsidi pupuk karena perlu dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan harus disetujui oleh DPR RI.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi.
Jika sebelumnya petani harus menunjukkan Kartu Tani untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi, saat ini di sejumlah daerah tertentu petani hanya tinggal menunjukkan KTP untuk mendapat pupuk bersubsidi.
"Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTP ada tulisan .petani. silakan itu dipakai (untuk mendapat pupuk bersubsidi). Jadi bisa pakai Kartu Tani bisa juga memakai KTP," kata dia.
Presiden Joko Widodo mendorong para petani, khususnya di Pekalongan Jawa Tengah untuk mulai menanam padi karena musim penghujan sudah tiba.
"Karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi, karena waktu kita kemarin karena El Nino mundur sedikit sehingga kita kejar agar tanam, tanam, tanam, karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen," kata Presiden dalam keterangannya.
Baca Juga: Alam Ganjar dan Eca Aura Terciduk Nonton Debat Capres Bareng, Ini Deretan Momen Kebersamaan Keduanya
Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritik persoalan distribusi pupuk di Jawa Tengah (Jateng) di mana Ganjar Pranowo pernah menjadi gubernur.
Prabowo mengatakan dalam kunjungannya di Jawa Tengah dia mendapat laporan soal kesulitan petani mendapatkan pasokan pupuk.
"Mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk, jadi sebetulnya mereka ingin pupuk pengadaannya disederhanakan," tutur Prabowo dalam debat Capres 2024 pada Selasa (12/12/2023).
Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengatakan persoalan pupuk tidak hanya dialami di Jateng, tetapi juga di daerah lain.
"Untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan bahwa pupuk langka di Papua, Sumatra Utara, dan NTT [Nusa Tenggara Timur] NTB [Nusa Tenggara Barat] Kaltim [Kalimantan Timur]," tegas Ganjar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar