Suara.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur seharusnya dijalankan sebagai warisan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan ini merupakan tanggapan Mahfud terhadap komentar Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengenai IKN.
"Saya sangat mendukung mengenai IKN dan hal tersebut seharusnya dijalankan sebagai warisan dari Pak Jokowi," ujar Mahfud dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Jumat (22/12/2023).
Meskipun demikian, Mahfud menyampaikan kekhawatiran mengenai alokasi anggaran untuk IKN yang hanya mencakup 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan berasal dari investor.
"Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang kami miliki, belum ada satu pun investor yang terlibat di sana. Jika ada, sebutkan contohnya, misalnya, 2 atau 1 investor yang sudah berpartisipasi di sana," katanya.
"Sebaliknya, yang saya dengar adalah bahwa ratusan ribu hektar tanah telah dikuasai oleh pengusaha tertentu pada saat ini," tambah Mahfud.
Meskipun demikian, Mahfud setuju untuk melanjutkan pembangunan IKN dan mengundang investor, asalkan pendanaannya sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk menarik investasi.
"Tetapi saat ini, yang telah terwujud semuanya berasal dari APBN, sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan bahwa warisan baik dari Presiden Jokowi ini dapat dilanjutkan," pungkasnya.
Merespons pernyataan Mahfud MD, Gibran menegaskan bahwa Mahfud sebaiknya mencari informasi sendiri. "Untuk merespons Prof Mahfud, mungkin setelah debat, Prof bisa mencarinya sendiri, sudah banyak yang masuk, bisa dicek di Google," ujar Gibran.
Baca Juga: Gibran Skakmat Janji Cak Imin: Mau Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Tapi Nggak Setuju IKN
Sebagai jawaban atas tantangan Mahfud MD untuk menyebutkan dua contoh investor, Gibran memberikan contoh investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Dia menyebutkan Mayapada dan Agung Sedayu sebagai contoh, dan meyakinkan bahwa akan ada lebih banyak investor yang bergabung setelah Pilpres berakhir. "Mayapada, Agung Sedayu, dan mungkin akan ada lebih banyak lagi setelah Pilpres karena mereka menunggu dan melihat perkembangan," tambah Gibran.
Berita Terkait
-
Mahfud Jawab Tanggapan Kompetitornya saat Debat, Aksi Gibran Tundukan Kepala Sedikit Beri Salam Hormat
-
Sentil Anggaran Pembangunan IKN Sangat Besar, Cak Imin: Proyek Ambisius
-
Disindir Ikut Potong Tumpeng Proyek IKN, Pendukung Auto Kicep saat Cak Imin Kena Ulti Gibran
-
Gibran Sentil Cak Imin Soal IKN: Dulu Ikut Potong Tumpeng, Sekarang Nolak
-
Gibran Skakmat Janji Cak Imin: Mau Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Tapi Nggak Setuju IKN
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri