Suara.com - Debat Calon Presiden (Capres) pada kemarin malam (7/1) meninggalkan banyak isu baru yang menarik diulas. Salah satunya, Capres Nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pernah tidak disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Padahal Kemenhan telah memiliki rencana yang siap dijalankan, tapi karena adanya pandemi rencana yang telah disiapkan susah terwujud. Hal ini karena Sri Mulyani menolak rencana yang telah disiapkan, imbas adanya refocusing anggaran saat pandemi.
"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalahnya kita hadapi tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun tetapi kita diganggu oleh covid-19 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," ujar Prabowo dalam debat tersebut.
Terlepas dari hal itu, anggaran Kemenhan merupakan salah satu yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 2019, anggaran Kemenhan selalu yang terbesar dibandingkan kementerian lain, namun sejak tahun 2021 dan pandemi posisi anggaran Kemenhan di bawah Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2019 Kemenhan mendapatkan anggaran Rp 112,88 triluiun atau setara 12,92 persen dari total belanja Kementerian/Lembaga saat itu.
Selanjutnya pada tahun 2020, Sri Mulyani memberikan Prabowo anggaran yang jumbo sebesar Rp 136,87 triliun. Anggaran itun naik Rp 23, 99 triliun.
Sedangkan anggaran terbesar yang diterima Kemenhan uaitu pada tahun 2022 yang sebesar Rp 150,43 triliun. Sementara pada tahun 2023, anggaran Kemenhan dipatok sebesar Rp 134,32 triliun.
Adapun, dari dana tersebut sebanyak Rp 70,9 triliun digunakan untuk belanja modal, khususnya untuk berbagai modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasara pertahanan dari mulai alat apung, kapal perang, kapal Angkatan Laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.
"Itu semua terealisir di belanja Kemenhan yang tahun ini mencapai Rp70,9 triliun untuk belanja modalnya. Tahun sebelumya Rp50,2 triliun, jadi naiknya 36 persen," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ironi! Tak Cuma Anies, Ini Momen Jokowi Skakmat Prabowo Soal Harta Tanah Melimpah
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Co Living? Tren Gaya Hidup Baru Anak Muda
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius