Ancaman Krisis Ekonomi, Amerika Desak Israel Hentikan Agresi Militer Gaza

Suara.com - Pejabat Amerika Serikat (AS) yang identitasnya dirahasiakan baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemerintah AS meminta Israel untuk menghentikan agresi militer di Jalur Gaza, Palestina.

Pejabat tersebut mengatakan, permintaan untuk menghentikan serangan militer Israel disampaikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken.

Pesan itu disampaikan saat Blinken melakukan safari politik di sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Israel.

Dikutip dari reportase Al Jazeera, Anthony Blinken mengatakan pesan itu secara langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta agar tentara Israel lebih profesional, tidak serampangan dalam melakukan penyerangan dan lebih teliti.

Permintaan ini agar jumlah korban, terutama warga sipil bisa dikurangi semaksimal mungkin. Lucunya, Amerika baru melakukan hal itu saat Israel sudah membunuh lebih dari 20.000 manusia, yang mayoritas warga sipil.

Sebagai informasi, Blinken memulai serangkaian kunjungannya sejak tanggal 4 Januari 2024, dengan fokus membahas penyelesaian konflik di Timur Tengah. Beberapa negara yang ia kunjungi seperti Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

Saat AS terus ngotot mendukung Israel, negara adidaya itu kini menghadapi tekanan karena ancaman krisis saat pemerintah mereka lebih mengutamakan anggaran untuk perang Gaza.

Sebagai informasi, belakangan kelompok milisi dari Yordania semakin intensif menyerang kapal perang Amerika dan melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal komersial yang melintas di perairan tersebut sebagai tanda solidaritas terhadap perjuangan Hamas di Palestina.

Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Gaza Lemah Gegara Tak Punya Militer, Warganet Sebut Tone Deaf: Apa Artinya?

Akibat pengalihan anggaran dan berbagai faktor, sejumlah pengamat meyakini bahwa Amerika sedang menghadapi krisis keuangan, terutama setelah memberikan dukungan finansial besar kepada Israel sebesar US$14,3 miliar (Rp221,8 triliun).