Suara.com - Kembali terjadi, seorang pegawai KPU yang bertugas di Sidimpuan terjaring OTT. Nama Parlagutan Harahap menjadi viral setelah dirinya tertangkap OTT atas pemerasan terhadap calon legislatif. Untuk Anda yang penasaran dengan profilnya, Anda dapat cermati di bawah ini.
Parlagutan Harahap sendiri menjabat sebagai seorang Komisioner KPU di Sidimpuan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan oleh jajaran Polda Sumatera Utara pada Sabtu (27/1/2024) dini hari di sebuah kafe di Padangsidimpuan.
Profil Parlagutan Harahap
Dirinya menjabat sebagai Komisioner KPU Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Jabatan ini diembannya sejak tahun 2023 lalu, dan seharusnya masih akan bertahan hingga tahun 2028 mendatang atau satu periode jabatan.
Dalam Komisi Pemilihan Umum Padangsidimpuan, wajahnya termasuk baru jika dibandingkan dengan empat orang lain yang dilantik bersamanya.
Keempat orang ini adalah Fadlyka Himmah Syahputra Harahap, Syafri Muda Harahap, Tagor Domura, dan Usman Rihamol Siskandar Siregar. Empat orang ini pernah menduduki jabatan yang cukup strategis di berbagai lembaga pemerintah di Sumatera Utara.
Jika dilihat dari periode pelantikannya, Parlagutan sebenarnya belum sampai tiga bulan menduduki jabatan ini. Namun berkat informasi yang didapatkan dari media dan masyarakat dan koordinasi yang matang, pihak kepolisian dapat menangkap pejabat KPU tersebut dengan dugaan dan alat bukti yang cukup kuat.
Kasus Pemerasan Parlagutan Harahap
PH, disebutkan oleh pihak kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka sejak hari Minggu, 28 Januari 2024 lalu dan telah dilakukan penahanan. PH dijerat dengan Pasal 368 KUHPidana tentang pemerasan, yang dilakukan pada seorang caleg yang ada di wilayah kerjanya.
Baca Juga: Geledah Rumah Bupati Sidoarjo, Barang Bukti Apa yang Ditemukan KPK?
Modus yang dilakukan sendiri adalah dengan meminta uang Rp50,000,000 pada korban untuk 1,000 suara yang dijanjikan. Namun demikian uang yang mampu dibayarkan hanya sejumlah Rp26,000,000 saja.
Informasi kemudian didapatkan oleh pihak Polda Sumut, dan kemudian ditindaklanjuti dengan OTT di sebuah kafe di wilayah tersebut. Bersama dengan Parlagutan Harahap, juga ditangkap seorang lain dengan inisial R yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK.
Penelusuran masih terus dilakukan untuk menggali lebih dalam kemungkinan adanya oknum lain yang turut terlibat dalam pemerasan ini. Belum ada informasi lebih lanjut tentang penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
-
Belajar dari Kasus Setya Novanto, ICW Desak KPK Kembali Tersangkakan Eddy Hiariej
-
Geledah Pendopo Delta Wibawa hingga Kantor BPPD Sidoarjo, KPK Sita Uang Asing dan 3 Mobil
-
Gugat Status Tersangka, Ini Perjalanan Kasus Eddy Hiariej hingga Menang Lawan KPK di Praperadilan
-
Anggota KPU Padangsidimpuan Jadi Tersangka Pemerasan, KPU RI Pantau Proses Hukumnya
-
Geledah Rumah Bupati Sidoarjo, Barang Bukti Apa yang Ditemukan KPK?
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM