Suara.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti kembali mengingatkan agar seluruh petugas pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 telah melakukan skrining riwayat kesehatan.
Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi petugas, serta memastikan kelancaran dan kualitas proses pemilu.
Ghufron menyebut, pelaksanaan skrining riwayat kesehatan bagi para petugas pemilu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
"Pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dilakukan bukan hanya sebagai antisipasi terhadap potensi risiko kesehatan yang mungkin dialami saat bertugas, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan bersama dalam proses pemilu," ungkap Ghufron.
Dirinya menambahkan, sebagai badan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta, termasuk juga para petugas pemilu. Dengan menjalani skrining riwayat kesehatan sebelum bertugas, diharapkan para petugas dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka secara lebih baik dan bisa optimal dalam menjalankan tugasnya nanti.
"Kesehatan adalah modal utama dalam menjalankan setiap tugas, termasuk dalam proses pemilu. Oleh karena itu, kami mengimbau agar semua petugas untuk menjalani skrining riwayat kesehatan sebelum bertugas. Harapannya, hasil skrining tersebut menunjukkan bahwa semua petugas dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas dengan baik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar," tambah Ghufron.
Ghufron menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi seluruh pertanyaan skrining riwayat kesehatan melalui tautan https://webskriningpetugaspenyelenggarapemilu.bpjs-kesehatan.go.id/. BPJS Kesehatan menyiapkan sistem informasi (aplikasi) untuk pengisian skrining riwayat kesehatan petugas pemilu.
Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan petugas pemilu. Hak akses dashboard tersebut juga dimiliki oleh KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan juga bisa diakses oleh masyarakat melalui website BPJS Kesehatan.
”Hasil skrining riwayat kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” tambah Ghufron.
Baca Juga: Viral Renungan dari Sharukh Khan Jelang Pencoblosan: Isinya Daging Semua, Penuh Luapan Emosi!
Ghufron menjelaskan, bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ghufron juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Selain itu, keterlibatan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan pemilu ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang menyangkut keselamatan para petugas pemilu. Dengan adanya sinergi yang dibentuk melalui SEB ini, harapannya bisa menjadi wujud pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas.
Berita Terkait
-
Parlemen Negara Sahabat Pantau Pemilu 2024, Puan: Hasil Kesepakatan AIPA
-
DPR Dampingi Parlemen Negara Sahabat Pantau Proses Pemilu di Indonesia
-
Promosikan Adik-adiknya, Raffi Ahmad Dikritik Masih Kampanye di Hari Tenang Jelang Pemilu 2024
-
Temukan Link Quick Count Pemilu 2024 Terakurat dan Terpercaya di Sini!
-
Blak-blakan Ungkap Alasan Garap Film Dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono: Saya Golputers, Gak Peduli Pemilu!
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Agar Rupiah Stabil Jadi Alasan BI Naikan BI-Rate Jadi 5,75%
-
Bahlil Jamin Tak Ada Lagi Pemadaman Listrik: Insya Allah!
-
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 5,75%, Rupiah Dibela, Kredit Tetap Digenjot
-
Luhut Warning Prabowo: Ancaman Ekonomi Mengintai RI Setelah Juli 2026
-
Sah! OJK Restui Jeffrey Hendrik Jadi Bos BEI 2026-2030, Ini Susunan Lengkap Direksinya
-
IHSG Sesi I Merosot 1,06% ke Level 6.154, Saham Sektor Infrastruktur Jadi Biang Kerok
-
Minyak Dunia Anjlok di Bawah 80 Dolar AS, Pertamina Buka Suara soal Harga Pertamax Series!
-
Besok Diumumkan, MSCI Ancam Turunkan Status RI? Dana Asing Rp230 T Bakal Kabur?
-
Ramai-Ramai Mundur, Panselnas Akhirnya Hapus Denda Rp100 Juta Manajer Koperasi Desa Merah Putih
-
Operasional 2 Perusahan Ini Disetop Diduga Tawarkan Jasa Penipuan Pinjol