Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah memulai gebrakan sebelum dirinya sah menjadi Presiden RI. Padahal, rekapitulasi dari KPU masih berjalan, meski dalam hasil rekapitulasi sementara Calon Presiden nomor urut 02 ini masih unggul dibandingkan lawannya.
Salah satu awal gebrakan Prabowo yaitu di sektor BUMN. Dia bahkan bilang, dirinya menginginkan BUMN mengelola hotel.
Dalam gebrakan ini, Dirinya meminta saran dari Menteri BUMN Erick Thohir apakah kebijakannya masuk akal atau tidak.
Prabowo juga membuka kesempatan kepada pihak lain, terkait saran kebijakan apa yang dikeluarkannya setelah menjabat sebaga kepala negara.
"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal. Saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ujarnya saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan yang dikutip Rabu (6/3/2024).
Ketua Umum Partai Gerindra ini beralasan, gebrakan ini bisa memberikan peluang bagi swasta untuk berinvestasi hingga menjalankan bisnis. Prabowo ingin swasta juga mendapatkan kesempatan membuka ruang bisnis.
Selain itu, Prabowo menginginkan adanya privatisasi BUMN. Dia juga meminta pendapat Erick Thohir dalam kebijakan ini.
"BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN," ucap dia.
Pendapat Erick Thohir
Baca Juga: Prabowo Subianto Soroti Dua Faktor 'Minus' Ekonomi Indonesia di MIF 2024
Erick Thohir menanggapi permintaan pendapat Prabowo tersebut. Menurut dia, langkah calon presiden itu sejalan dengan programnya yang mengurangi jumlah BUMN.
Erick menilai, dengan mengurangi jumlah BUMN akan membuat lebih efisien dan berdaya saing.
"Dalam roadmap 2024-2034 kalau bisa BUMN jumlahnya 30-an, yang sekarang dari 108 jadi 41 itu baru tahun ini. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, misalnya apakah perlu BUMN mempunyai hotel yang banyak," kata Erick.
Ketua Umum PSSI ini mengakui, banyaknya hotel yang dimiliki oleh BUMN. Maka dari itu, Erick melakukan konsolidasi dari satu BUMN memiliki satu hotel, kekinian hanya tersisa 122 hotel.
"Memang dulunya setiap BUMN punya hotel, sekarang zamannya saya hotel-hotel itu dikonsolidasikan menjadi satu payung yaitu jumlah 122 hotel,"ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Lampung Jadi Pusat Energi Bersih? Siap-Siap Gelombang Investasi & Lapangan Kerja Baru
-
Dirut Baru Siap Bawa Smesco ke Masa Kejayaan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Di Tengah Badai Global, Pasar Obligasi Pemerintah dan Korporasi Masih jadi Buruan
-
Telkomsel, Nuon, dan Bango Kolaborasi Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass dengan Harga Seru
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
Wamen BUMN: Nilai Ekonomi Digital RI Capai 109 Miliar Dolar AS, Tapi Banyak Ancaman
-
Netmonk dari PT Telkom Indonesia Berikan Layanan Monitoring Jaringan Mandiri
-
Tantangan Berat Tak Goyahkan PGAS: Catat Laba Bersih Rp2,3 Triliun di Tengah Gejolak Global
-
Menkeu Purbaya Minta Kepala BGN Jelaskan ke Publik soal Rendahnya Serapan Anggaran MBG