Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana ingin menaikkan setoran pembayaran pajak atau rasio pajak di dalam negeri ketika dirinya menjadi Presiden RI. Bahkan Calon Presiden nomor urut 02 itu telah meminta pendapat kepada pakar-pakar ekonomi untuk rencana tersebut.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi perpajakan di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, kekinian pihaknya masih sulit untuk menaikkan rasio pajak di dalam negeri.
Sebab, masalanya terdapat basis perpajakan Indonesia, di mana sebanyak 47 persen ekonomi RI tidak masuk dalam basis perpajakan.
"Kita (RI) masih sulit sekali naikkan rasio pajak," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan Mandiri Investmen Forum, di Jakarta yang dikutip, Kamis (7/3/2024).
Kemudian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, dengan banyaknya insentif pajak dari pemerintah, berimbah pada setoran pajak yang hanya 53 persen.
"Ini terjadi karena banyaknya ekonomi informal dan pengecualian perpajakan dalam kebijakan dan regulasi," jelas dia.
Meski begitu, Sri Mulyani masih optimis rasio pajak bisa kembali naik. Hal ini terlihat, pemerintah berhasil menaikan kembali rasio yang sempat drop selama pandemi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio pajak pada tahun 2019 mencapai 9,77 persen dari PDB, kemudian turun menjadi 8,32 persen pada tahun di mana covid-19 melanda. Setelah itu, rasio pajak kembali naik menjadi 9,12 persen pada 2021 serta 10,39 persen pada 2022,
Namun, rasio pajak kembali drop ke 10,21 persen dari PDB pada tahun lalu.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia dari Kondektur Angkot Hingga Jadi Menteri Kepercayaan Jokowi
"Kalau melihat tax ratio yang sempat turun sangat tajam akibat pandemi, kini kita kembali mengakselerasi kembali. Kita juga memperkecil defisit kita sehingga mampu kita turunkan sampai hampir keseimbangan primer positif atau surplus. Ini pertama kalinya dalam 12 tahun anggaran kita," beber dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto tengah bergerilya mencari sosok yang cocok untuk membantunya setelah sah menjadi Presiden RI.
Bahkan Calon Presiden Nomor Urut 02 ini sempat bertanya kepada Menteri BUMN Erick Thohir perihal kandidat yang cocok menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
"Saya juga tidak tahu, baru tadi, beliau orangnya genuine, simpel, apa adanya dia tidak menutup-nutupi," ujar Erick dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya