Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sebanyak 47 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lantas seperti apa potret rusun ASN di IKN? Ketahui fasilitas hingga tujangannya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) cukup luas.
"98 meter persegi, cukup luas," ucap Anas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
- Baca juga: Serba-Serbi Pemindahan ASN ke IKN Mulai September 2024
- Baca juga: Rekrutmen CPNS 2024 Kapan Dibuka? Ada Formasi Khusus Penempatan IKN
Rusun yang dibangun untuk ASN dan TNI/Polri, BIN dan Paspampres ini juga dilengkapi dengan pemandangan yang sangat indah. Sehingga dipastikan siapapun yang menghuninya akan betah.
Adapun di tahun 2024 ini pemerintah menargetkan sebanyak 47 tower rusun selesai dibangun. Hingga saat ini sudah ada 9 tower rusun yang atapnya tertutup.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan 47 tower rusun tersebut terdiri dari 2.820 unit. Pembagiannya yaitu 29 rusun yang berjumlah 1.740 unit untuk ASN dan 18 rusun dengn total 1.080 unit untuk TNI/Polri.
Fasilitas dan Tunjangan Rusun di IKN untul ASN dan TNI/Polri
Terdapat 16.990 ASN dan anggota TNI/Polri yang akan pindah ke IKN sepanjang tahun 2024. Berikut fasilitas dan tunjangan yang didapat:
1. Tunjangan Kemahalan minimal 50 juta per bulan. Dengan rincian:
Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN dalam Tiga Tahap Hingga 2029, Prioritas Pertama 11.016 Pegawai
• Uang harian (selama proses pemindahan)
• Biaya Barang Pindahan (biaya pengepakan dan angkut barang)
• Biaya Transportasi (tiket pesawat one way, sewa mobil 1 bulan pertama, transportasi bandara-lokasi
• Biaya Tunggu (Penginapan transit di Balikpapan).
2. Fasilitas rumah dinas masing-masing orang akan menerima rumah seluas 92 meter².
Sebagai tambahan informasi, pemindahan ASN dan TNI/Polro tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan September 2024 mendatang. Hal ini lantaran pada tanhhal 17 Agustus 2024 masih akan melaksanakan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Berita Terkait
-
Pemindahan ASN ke IKN dalam Tiga Tahap Hingga 2029, Prioritas Pertama 11.016 Pegawai
-
Rekrutmen CPNS 2024 Kapan Dibuka? Simak Jadwal, Syarat dan Jumlah Formasi Khusus Penempatan IKN
-
Serba-Serbi Pemindahan ASN ke IKN Mulai September 2024, Ini Rusun, Fasilitas hingga Skemanya
-
Menteri Kabinet Jokowi Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru Nusantara
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
DJP Ungkap Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta di H+1 Lebaran
-
Jelang Deadline, Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Tembus 8,7 Juta
-
Hari Air Sedunia: Ini Sederet Kisah Pertamina dari Ujung Papua hingga Wilayah Bencana
-
Jadwal Operasional BRI Pasca Libur Lebaran 2026
-
Harga Minyak Naik, Prabowo Kebut Proyek PLTS buat Gantikan Tenaga Diesel
-
Seluruh Rest Area di Tol Cipali Akan Berlakukan Sistem Buka Tutup
-
Biang Macet Saat Mudik Terungkap! 21 Ribu Kehabisan Saldo E-Toll
-
Jangan Lupa! Besok Pasar Saham RI Kembali Dibuka, IHSG Diproyeksi Anjlok
-
Gegara Selat Hormuz Tutup, Harga BBM di AS Tembus Rp 68.000
-
BRILink Agen Bukukan Transaksi Rp1.746 Triliun: Bukti BRI Percepat Inklusi Keuangan Nasional