Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sebanyak 47 tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lantas seperti apa potret rusun ASN di IKN? Ketahui fasilitas hingga tujangannya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) cukup luas.
"98 meter persegi, cukup luas," ucap Anas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu (17/4/2024).
- Baca juga: Serba-Serbi Pemindahan ASN ke IKN Mulai September 2024
- Baca juga: Rekrutmen CPNS 2024 Kapan Dibuka? Ada Formasi Khusus Penempatan IKN
Rusun yang dibangun untuk ASN dan TNI/Polri, BIN dan Paspampres ini juga dilengkapi dengan pemandangan yang sangat indah. Sehingga dipastikan siapapun yang menghuninya akan betah.
Adapun di tahun 2024 ini pemerintah menargetkan sebanyak 47 tower rusun selesai dibangun. Hingga saat ini sudah ada 9 tower rusun yang atapnya tertutup.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan 47 tower rusun tersebut terdiri dari 2.820 unit. Pembagiannya yaitu 29 rusun yang berjumlah 1.740 unit untuk ASN dan 18 rusun dengn total 1.080 unit untuk TNI/Polri.
Fasilitas dan Tunjangan Rusun di IKN untul ASN dan TNI/Polri
Terdapat 16.990 ASN dan anggota TNI/Polri yang akan pindah ke IKN sepanjang tahun 2024. Berikut fasilitas dan tunjangan yang didapat:
1. Tunjangan Kemahalan minimal 50 juta per bulan. Dengan rincian:
Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN dalam Tiga Tahap Hingga 2029, Prioritas Pertama 11.016 Pegawai
• Uang harian (selama proses pemindahan)
• Biaya Barang Pindahan (biaya pengepakan dan angkut barang)
• Biaya Transportasi (tiket pesawat one way, sewa mobil 1 bulan pertama, transportasi bandara-lokasi
• Biaya Tunggu (Penginapan transit di Balikpapan).
2. Fasilitas rumah dinas masing-masing orang akan menerima rumah seluas 92 meter².
Sebagai tambahan informasi, pemindahan ASN dan TNI/Polro tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan September 2024 mendatang. Hal ini lantaran pada tanhhal 17 Agustus 2024 masih akan melaksanakan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
Berita Terkait
-
Pemindahan ASN ke IKN dalam Tiga Tahap Hingga 2029, Prioritas Pertama 11.016 Pegawai
-
Rekrutmen CPNS 2024 Kapan Dibuka? Simak Jadwal, Syarat dan Jumlah Formasi Khusus Penempatan IKN
-
Serba-Serbi Pemindahan ASN ke IKN Mulai September 2024, Ini Rusun, Fasilitas hingga Skemanya
-
Menteri Kabinet Jokowi Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru Nusantara
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok