Suara.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal kondisi industri perbankan Tanah Air di tengah maraknya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang mengalami kebangkrutan akhir-akhir ini.
Mahendra bilang meski BPR dalam kondisi berdarah-darah, tapi secara overall kondisi industri perbankan masih cukup memiliki daya tahan yang cukup kuat.
Pada konfrensi pers akhir pekan lalu dia bilang saat ini rata-rata permodalan perbankan masih cukup kuat dengan likuiditas yang memadai serta profil resiko yang masih bisa dikendalikan.
"Kinerja sektor jasa keuangan relatif baik," kata Mahendra dalam cuplikan di Kanal YouTube Kemenkeu dilihat pada Senin (6/5/2024).
Secara rinci dari catatan yang ia miliki hingga Maret 2024 tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan masih sangat tinggi di 26,00%.
Sementara dari sisi intermediasi, pertumbuhan kredit juga masih cukup baik di 12,40% yoy atau setara Rp7.244 triliun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja sebesar 12,30% yoy.
Selain itu Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 7,44% yoy atau sebesar Rp8.601 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 9,37% yoy.
Sedangkan dari sisi likuiditas Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 121,05% dan 27,18%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Yang terakhir kinerja soal rasio kredit macet NPL nett dan NPL gross perbankan masing-masing tercatat sebesar 0,77% dan 2,25%.
Baca Juga: Marak Aduan Soal Paylater, OJK Diminta Bertindak
Meski secara catatan kondisi industri perbankan masih cukup baik, tapi kondisi dilapangan sangat jauh berbeda sekali.
Tengok saja soal data 11 bank yang harus mengalami kebangkrutan hingga izinnya dicabut OJK sepanjang tahun ini.
Bank bangkrut yang baru-baru ini mencuat adalah PT BPR Dananta. Bank yang berasal dari Kudus ini dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Dananta.
Alhasil, sepanjang tahun ini sudah ada 11 bank bangkrut. Padahal, 2024 baru berjalan 5 bulan. Adapun, seluruh bank bangkrut merupakan BPR.
Pencabutan izin usaha ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti kesehatan keuangan yang memburuk, rasio kredit macet yang tinggi, dan ketidakmampuan memenuhi regulasi perbankan.
Berikut daftar 11 BPR yang bangkrut di awal tahun 2024:
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Pemerintah Diminta Untuk Pikir-pikir Terapkan Kebijakan B50
-
Proyek Tol Serang-Panimbang Ditargetkan Rampung 2027
-
Prabowo Mau Kirim 500 Ribu Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Siapkan Anggaran Rp 8 Triliun
-
BRI Perkuat Ekonomi Rakyat Lewat Akad Massal KUR dan Kredit Perumahan
-
PTBA Jajal Peluang Gandeng China di Proyek DME usai Ditinggal Investor AS
-
HUT ke-130 BRI: Satu Bank Untuk Semua, Wujud Transformasi Digital
-
Marak Penipuan Ponsel Bekas, Ini 8 Langkah Cerdas Agar Tak Jadi Korban
-
Bank Mandiri Semarakkan Aksi Berkelanjutan Looping for Life di Livin' Fest 2025
-
OCBC Nilai Investor Masih Percaya pada Fundamental Ekonomi Indonesia