Suara.com - Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan GovTech setelah dasar kebijakan ini ditekan pada akhir tahun 2023 lalu melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech).
Lantas apa itu GovTech atau Government Technology? GovTech adalah kebijakan pemerintah yang memanfaatkan perangkat lunak guna mengalihkan pemerintah dari alur kerja berbasis tradisional yang mengandalkan perangkat lama seperti kertas dan beralih ke infrastruktur digital yang lebih modern.
GovTech, menurut Bank Dunia , adalah pendekatan pemerintah terhadap modernisasi sektor publik berbasis teknologi.
GovTech menekankan tiga poin utama yaitu aksesibilitas universal, layanan yang mengutamakan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan transparan.
Aplikasi GovTech dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja administratif, menyederhanakan komunikasi antardepartemen dan pemerintah-konstituen, serta menjaga cadangan data pemerintah dan mudah diakses melalui sistem berbasis cloud yang aman di dunia maya.
GovTech disebut-sebut mirip dengan FinTech dengan tipe pelayanan yang berbeda dan tidak berfokus pada keuangan.
Manfaat GovTech
Mengotomatiskan alur kerja pemerintah dan menyimpan data daerah di cloud sangat memudahkan pemegang kebijakan. Melansir GovPilot, berikut 5 manfaat GovTech.
1. Otomatisasi Sistem Pemerintahan
Baca Juga: Ramai Dikritik, Menkominfo Akui Jokowi Belum Terima Draf RUU Penyiaran
Patut diakui, sebagian besar tugas dan layanan pemerintah kepada masyarakat berkutat pada banyak tugas administratif seperti mengisi dokumen, mengarsipkan dokumen, menyerahkan dokumentasi kepada pejabat pemerintah terkait dan mitra sektor swasta dan lain sebagainya.
Terlepas dari birokrasi yang ruwet, alur tersebut di atas tentu akan memakan waktu yang lama. GovTech menggunakan teknologi otomatisasi proses robotik yang dirancang untuk mengotomatiskan banyak tugas tanpa memakan waktu yang lama.
Dengan adanya GovTech, petugas yang biasanya berkutat dengan administrasi bisa dialihfungsikan bekerja untuk tugas yang lebih membutuhkan tenaga manusia.
Anda bisa bayangkan, bagaimana otomatisasi seperti pengumpulan data kesehatan masyarakat seperti BPJS Kesehatan membuat laporan semakin cepat dan ringkas?
2. Hemat Waktu
GovTech diklaim mampu mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan alur kerja pemerintah. Dengan otomatisasi proses robotik yang dibahas di atas, berikut contoh penghematan waktu antar departemen melalui solusi perangkat lunak pemerintah:
Berita Terkait
-
Adab Ahok Dipuji Setinggi Langit oleh Megawati, Intip Pendidikan-Karier Eks Partner Jokowi Ini
-
Jokowi Resmikan GovTech Besok, Sistem Digital Pemerintah yang Diklaim Jadi Sejarah Baru
-
Tanggapi Kasus Pembunuhan Vina dan Eky, Hotman Paris Kasihan Lihat Muka Pegy Saat Pers Rilis: Darurat Hukum
-
Beda Kelas Iriana Jokowi dan Ibu Syahrini Saat Sambut Cucu: Istri Presiden vs Besan Konglomerat
-
Ramai Dikritik, Menkominfo Akui Jokowi Belum Terima Draf RUU Penyiaran
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
COO Danantara Minta Publik Tak Khawatir Redenominasi: Sudah Dipikirkan dengan Baik
-
146 SPBU Pertamina Sudah Ditambahkan Etanol 5 Persen, Segera Lanjut Jadi 10 Persen
-
Desa BRILiaN dari BRI Jadi Pilar Pemerataan Ekonomi Nasional
-
Kementerian ESDM Berhati-hati Tangani Tambang Emas Ilegal di Mandalika
-
10 Kebiasaan Hedonisme yang Diam-Diam Menguras Dompet, Awas Bikin Gaji Langsung Lenyap!
-
Kementerian ESDM Alokasikan Anggaran Rp 4,35 Triliun untuk PLN
-
Trump Bagi-bagi Duit Rp 32 Juta ke Warganya, Dorong Harga Bitcoin Meroket?
-
Mengenal GrabModal Narik: Pinjaman untuk Driver yang Bisa Jeda Cicilan, Ini Syaratnya
-
OJK Kejar 8 Pinjol Nakal: Siapa yang Terancam Kehilangan Izin Selain Crowde?
-
Realisasi Anggaran Kementerian ESDM Baru 31 Persen, Ini Penjelasan Bahlil ke DPR