Suara.com - Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan GovTech setelah dasar kebijakan ini ditekan pada akhir tahun 2023 lalu melalui Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech).
Lantas apa itu GovTech atau Government Technology? GovTech adalah kebijakan pemerintah yang memanfaatkan perangkat lunak guna mengalihkan pemerintah dari alur kerja berbasis tradisional yang mengandalkan perangkat lama seperti kertas dan beralih ke infrastruktur digital yang lebih modern.
GovTech, menurut Bank Dunia , adalah pendekatan pemerintah terhadap modernisasi sektor publik berbasis teknologi.
GovTech menekankan tiga poin utama yaitu aksesibilitas universal, layanan yang mengutamakan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan transparan.
Aplikasi GovTech dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja administratif, menyederhanakan komunikasi antardepartemen dan pemerintah-konstituen, serta menjaga cadangan data pemerintah dan mudah diakses melalui sistem berbasis cloud yang aman di dunia maya.
GovTech disebut-sebut mirip dengan FinTech dengan tipe pelayanan yang berbeda dan tidak berfokus pada keuangan.
Manfaat GovTech
Mengotomatiskan alur kerja pemerintah dan menyimpan data daerah di cloud sangat memudahkan pemegang kebijakan. Melansir GovPilot, berikut 5 manfaat GovTech.
1. Otomatisasi Sistem Pemerintahan
Baca Juga: Ramai Dikritik, Menkominfo Akui Jokowi Belum Terima Draf RUU Penyiaran
Patut diakui, sebagian besar tugas dan layanan pemerintah kepada masyarakat berkutat pada banyak tugas administratif seperti mengisi dokumen, mengarsipkan dokumen, menyerahkan dokumentasi kepada pejabat pemerintah terkait dan mitra sektor swasta dan lain sebagainya.
Terlepas dari birokrasi yang ruwet, alur tersebut di atas tentu akan memakan waktu yang lama. GovTech menggunakan teknologi otomatisasi proses robotik yang dirancang untuk mengotomatiskan banyak tugas tanpa memakan waktu yang lama.
Dengan adanya GovTech, petugas yang biasanya berkutat dengan administrasi bisa dialihfungsikan bekerja untuk tugas yang lebih membutuhkan tenaga manusia.
Anda bisa bayangkan, bagaimana otomatisasi seperti pengumpulan data kesehatan masyarakat seperti BPJS Kesehatan membuat laporan semakin cepat dan ringkas?
2. Hemat Waktu
GovTech diklaim mampu mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan alur kerja pemerintah. Dengan otomatisasi proses robotik yang dibahas di atas, berikut contoh penghematan waktu antar departemen melalui solusi perangkat lunak pemerintah:
Departemen panitera di Galloway, NJ beralih ke GovPilot untuk menangani permintaan catatan publik terbuka secara digital.
Karyawan melaporkan penghematan waktu sebesar 80% dengan menggunakan perangkat lunak permintaan catatan publik dibandingkan dengan rute tradisional berbasis kertas, dengan permintaan catatan terbuka turun dari rata-rata 50% dari waktu kerja mereka menjadi hanya 10%.
3. Biaya yang Lebih Murah
Lantaran lebih hemat waktu, adanya GovTech juga menghemat anggaran pemerintah lebih besar. Hal ini karena ketika memanfaatkan GovTech lebih tepat sasaran maka lebih banyak pekerjaan yang selesai tepat waktu tanpa menghabiskan banyak energi dan biaya tambahan.
4. Pengumpulan Data yang Efisien
Dengan memanfaatkan GovTech berbasis cloud, data akan dikumpulkan dan disampaikan menjadi laporan yang informatif dan dapat disesuaikan secara real-time.
Setiap kedinasan akan dapat memantau berbagai hal seperti jumlah pengeluaran, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, tingkat penyelesaian aplikasi, dan lainnya, untuk mendukung pengambilan keputusan di masa depan.
5. Alur yang Lebih Simpel
Meskipun banyak bisnis dan organisasi pemerintah telah beralih ke metode pengarsipan online, namun pemerintah daerah diduga masih banyak menggunakan penyimpanan dokumen kertas fisik.
Pendekatan berbasis kertas ini sangat tidak efisien karena pekerja administratif harus mengarsipkan dokumen secara manual, dan pejabat harus pergi ke kantor panitera atau departemen terkait untuk mengakses file yang diperlukan. Jika terjadi kebakaran atau badai, dokumentasi penting bisa hilang selamanya.
Dengan alur kerja pemerintahan tanpa kertas, dokumen yang relevan secara otomatis dikirimkan kepada pejabat pemerintah setelah diserahkan dan disimpan di cloud, menghemat waktu dan menjaga keamanan data pemerintah.
Proses inspeksi juga akan disederhanakan untuk semua departemen, termasuk inspeksi kesehatan, inspeksi bangunan, dan inspeksi properti kosong dengan GovInspect, sehingga menghemat waktu berharga pemerintah.
GovTech memiliki potensi untuk secara menyeluruh mengubah alur kerja, efisiensi, produktivitas, dan transparansi pemerintah. Dengan peningkatan efisiensi, pekerjaan pemerintah daerah dapat diselesaikan lebih cepat melalui otomatisasi dan platform online yang sederhana.
Berita Terkait
-
Adab Ahok Dipuji Setinggi Langit oleh Megawati, Intip Pendidikan-Karier Eks Partner Jokowi Ini
-
Jokowi Resmikan GovTech Besok, Sistem Digital Pemerintah yang Diklaim Jadi Sejarah Baru
-
Tanggapi Kasus Pembunuhan Vina dan Eky, Hotman Paris Kasihan Lihat Muka Pegy Saat Pers Rilis: Darurat Hukum
-
Beda Kelas Iriana Jokowi dan Ibu Syahrini Saat Sambut Cucu: Istri Presiden vs Besan Konglomerat
-
Ramai Dikritik, Menkominfo Akui Jokowi Belum Terima Draf RUU Penyiaran
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan