Suara.com - Sebagai negara kepulauan atau archipelago terbesar di dunia, Republik Indonesia memiliki luas lautan dua pertiga dari luas daratan. Sumber daya laut mulai perikanan, kekuatan maritim, sampai pengolahan air laut serta angin bisa dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat, utamanya sektor ekonomi.
Dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia membutuhkan sedikitnya 20 tahun lagi untuk menjadi poros maritim dunia.
Dengan catatan bila dari presiden ke presiden memiliki visi dan misi yang sama. Dilihat dari kekayaan kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.
Wacana ini dipaparkan Guru besar bidang manajemen sumberdaya perairan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku, sekaligus Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Prof Alex Retraubun.
Ia menyatakan bahwa kebijakan berkelanjutan adalah cara untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maritim yang kuat.
"Harus on terus dari presiden ke presiden, dan selama itu juga pastikan bahwa sumberdaya perikanan kita tidak bocor," papar Prof Alex Retraubun.
Dalam periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tiga program unggulan, yaitu:
- Pemberantasan IUU Fishing
- Pengelolaan sumberdaya ikan dan laut yang berkelanjutan
- Peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan KKP.
Selama periode itu, juga gencar diberikan bantuan kepada nelayan dengan pencapaian Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Perikanan mengalami peningkatan di atas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional.
Di pengujung jabatan Presiden RI Joko Widodo, Indonesia melalui KKP mempromosikan lima kebijakan pokok terkait ekonomi biru dalam KTT AIS Forum 2023. Yaitu meliputi:
Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Ini Rencana Bertahap Perluasan Bandara Kotim
- Perluasan kawasan konservasi agar bisa menangkap lebih banyak karbon
- Penangkapan ikan secara terukur
- Pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan
- Pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir
- Pembersihan sampah plastik di laut dengan mengikutsertakan partisipasi nelayan.
Untuk menjadi negara maritim yang kuat butuh proses. Apa yang diimpikan Presiden Joko Widodo bagus untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ungkap Prof Alex Retraubun.
Ia menilai cita-cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini.
"Jadi memang dari presiden ke presiden harus konsisten memperjuangkan hal yang sama tentang mengeluarkan kebijakan untuk jadi poros maritim dunia," tandas Prof Alex Retraubun
"Karena ide ini sangat bagus, jangan sampai presiden baru meniadakan ide ini," demikian harapannya.
Berita Terkait
-
Survei Indekstat: Pengangguran Masih Jadi PR Utama Pemerintah Sejak Era Jokowi
-
Gebrakan Prabowo di Washington, Bikin Investor Global Siap Guyur Modal ke RI?
-
Trump 'Ngamuk' Lagi! Tarif Global 10% Menanti, RI Mulai Pasang Kuda-kuda
-
Garap Potensi Ekonomi Ramadan dengan Memperluas Akses Ekonomi Syariah
-
Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS
-
Profil PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), Ini Pemilik Sahamnya