Suara.com - Sebagai negara kepulauan atau archipelago terbesar di dunia, Republik Indonesia memiliki luas lautan dua pertiga dari luas daratan. Sumber daya laut mulai perikanan, kekuatan maritim, sampai pengolahan air laut serta angin bisa dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat, utamanya sektor ekonomi.
Dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia membutuhkan sedikitnya 20 tahun lagi untuk menjadi poros maritim dunia.
Dengan catatan bila dari presiden ke presiden memiliki visi dan misi yang sama. Dilihat dari kekayaan kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.
Wacana ini dipaparkan Guru besar bidang manajemen sumberdaya perairan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku, sekaligus Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Prof Alex Retraubun.
Ia menyatakan bahwa kebijakan berkelanjutan adalah cara untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maritim yang kuat.
"Harus on terus dari presiden ke presiden, dan selama itu juga pastikan bahwa sumberdaya perikanan kita tidak bocor," papar Prof Alex Retraubun.
Dalam periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tiga program unggulan, yaitu:
- Pemberantasan IUU Fishing
- Pengelolaan sumberdaya ikan dan laut yang berkelanjutan
- Peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan KKP.
Selama periode itu, juga gencar diberikan bantuan kepada nelayan dengan pencapaian Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Perikanan mengalami peningkatan di atas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional.
Di pengujung jabatan Presiden RI Joko Widodo, Indonesia melalui KKP mempromosikan lima kebijakan pokok terkait ekonomi biru dalam KTT AIS Forum 2023. Yaitu meliputi:
Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Ini Rencana Bertahap Perluasan Bandara Kotim
- Perluasan kawasan konservasi agar bisa menangkap lebih banyak karbon
- Penangkapan ikan secara terukur
- Pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan
- Pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir
- Pembersihan sampah plastik di laut dengan mengikutsertakan partisipasi nelayan.
Untuk menjadi negara maritim yang kuat butuh proses. Apa yang diimpikan Presiden Joko Widodo bagus untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ungkap Prof Alex Retraubun.
Ia menilai cita-cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini.
"Jadi memang dari presiden ke presiden harus konsisten memperjuangkan hal yang sama tentang mengeluarkan kebijakan untuk jadi poros maritim dunia," tandas Prof Alex Retraubun
"Karena ide ini sangat bagus, jangan sampai presiden baru meniadakan ide ini," demikian harapannya.
Berita Terkait
-
Inovasi Water-Based Dipamerkan untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
-
Kementerian Ekonomi Kreatif Susun Rindekraf Perkuat Talenta dan Daya Saing
-
Transaksi Olein Tembus Rp7,3 Triliun dan Timah Rp2,6 Triliun di Tengah Gejolak Global
-
Fondasi SDM Masa Depan, Kualitas Pendidikan Anak Sejak Dini Jadi Sorotan
-
Dilema Anak Muda RI: Tetap Ingin Menikah tapi Tercekik Beban Ekonomi dan Rumah Mahal
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 7 Sunscreen Tone Up Terbaik untuk Kulit Kusam sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Cara Gabung Shopee Affiliate, Tips untuk Ibu Rumah Tangga Dapat Cuan Tambahan
-
BCA Syariah Gandeng BEI dan Henan Sekuritas Edukasi Investasi Syariah Mahasiswa PNJ
-
Lagi Butuh Dana Darurat? Gini Cara Pinjam Uang di Shopee Pakai SPinjam
-
Dokumen Rencana Kunker Bareng Keluarga ke New York Jadi Sorotan, Menteri PU: Batal, batal!
-
BRI dan Danantara Percepat Transformasi untuk Tingkatkan Efisiensi Pendanaan
-
Purbaya Masih Kaji Permintaan Said Iqbal soal Hapus Pajak JHT
-
Inovasi Water-Based Dipamerkan untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
-
Apresiasi Atas Pelayanan Sepenuh Hati, Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Negeri Sakura
-
PFII Diramalkan Akan Bawa Rp500 Triliun ke Indonesia
-
Kemasan Rokok Polos: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Biaya Regulasi?