Kemenperin Siapkan Skema Pemulihan IKM Terdampak Bencana di Sumatera dan Aceh

Suara.com - Kementerian Perindustrian menyiapkan langkah pemulihan bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Skema pemulihan tersebut disusun untuk memastikan proses produksi dapat kembali berjalan secara bertahap dan terukur.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, bencana alam pada akhir 2025 berdampak terhadap aktivitas industri, khususnya IKM yang tersebar di wilayah terdampak. Dampak tersebut mencakup gangguan produksi hingga distribusi.

Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) mencatat, di Sumatera Utara terdapat 3.520 industri kecil, 115 industri menengah, dan 490 industri besar. Sementara di Sumatera Barat terdapat 3.464 industri kecil, 17 industri menengah, dan 78 industri besar. Adapun di Aceh tercatat 1.954 industri kecil, 7 industri menengah, dan 46 industri besar.

"Dari hasil laporan yang kami himpun hingga 30 Desember 2025, dampak paling besar pada sektor IKM terjadi di Aceh dengan 1.647 industri terdampak, diikuti Sumatera Barat sebanyak 367 industri, dan Sumatera Utara sebanyak 52 industri. Selain itu, terdapat pula dampak pada sektor industri agro, ILMATE, serta industri kimia, farmasi, dan tekstil," ujar Agus kepada wartawan, dikutip Selasa (6/1/2026).

Agus menjelaskan, tekanan terhadap sektor industri tidak hanya berasal dari kerusakan fisik fasilitas produksi.

Gangguan pada rantai pasok dan logistik turut memengaruhi kelangsungan kegiatan industri, terutama bagi sektor manufaktur yang bergantung pada pasokan bahan baku dan distribusi yang lancar.

Terputusnya akses jalan dan jembatan, gangguan distribusi BBM, serta pasokan listrik dan air yang tidak stabil menyebabkan sejumlah industri pengolahan menghentikan sementara produksi atau beroperasi di bawah kapasitas normal.

"Bagi industri manufaktur yang bersifat just-in-time dan padat logistik, gangguan pasokan bahan baku selama beberapa hari saja sudah cukup untuk menghentikan lini produksi dan menimbulkan kehilangan output yang tidak kecil," ungkapnya.

Dengan pendekatan kebijakan berbasis pangsa nilai tambah, dampak banjir di Sumatera dan Aceh diperkirakan menahan nilai tambah manufaktur nasional pada kisaran Rp 11 – Rp 15 triliun. Nilai tersebut merupakan kehilangan atau penundaan sementara, bukan kerusakan permanen terhadap kapasitas industri nasional.

Baca Juga: Tak Hanya Infrastruktur, Pendidikan Jadi Prioritas Pemulihan Pascabencana di Aceh

Dalam jangka pendek, dampak tersebut dirasakan terutama oleh subsektor yang bergantung pada kelancaran distribusi regional, seperti agroindustri, makanan dan minuman, kimia dasar, serta industri berbasis komoditas.

Menperin menilai, kondisi tersebut menunjukkan peran Sumatera sebagai salah satu simpul logistik dan pemasok input antara bagi kawasan industri di wilayah lain, termasuk Pulau Jawa. Gangguan di satu wilayah dapat memengaruhi kinerja industri secara lebih luas.

"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketahanan industri nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur, sistem logistik, dan jaringan distribusi antarwilayah. Bencana harus dipahami sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar dan berpotensi menahan pemulihan ekonomi jika tidak ditangani secara terkoordinasi," ungkapnya.

Terkait pemulihan, Agus menyebut pihaknha menyiapkan langkah bertahap yang diawali dengan koordinasi dan pendataan industri terdampak. Pada 2025, fokus diarahkan pada pemetaan kebutuhan pemulihan sebagai dasar perencanaan intervensi, dengan progres awal sekitar 20 persen.

Memasuki 2026, program dilanjutkan melalui pemetaan lanjutan, penetapan penerima bantuan, pemberian mesin dan peralatan, serta pemulihan proses produksi pascabencana.

Agus mengatakan, bantuan teknis direncanakan melalui penguatan kewirausahaan di daerah terdampak dan pendampingan lintas kementerian/lembaga, termasuk melalui Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE), RAN Pascabencana, serta Klinik UMKM Bangkit.