Daftar Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambah Anggaran ke DPR

Suara.com - Beberapa waktu lalu, pemerintah dan DPR RI tengah sibuk mendiskusikan dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Banyak kementerian dan lembaga datang ke gedung beratap hijau itu.

Di antara mereka, sejumlah kementerian dan lembaga berikut ini meminta tambahan anggaran dalam RKP 2025. Siapa saja mereka?

Bappenas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa meminta anggaran naik senilai Rp804,47 miliar dari pagu indikatif yang ditetapkan RKP 2025 yaitu Rp1,97 triliun.

Menurut Suharso, tambahan tersebut nantinya untuk biaya gaji dan operasional bagi 1.997 pegawai baru Kementerian PPN/Bappenas hasil rektutmen CPNS periode 2024. Sehingga totalnya ada Rp597,52 miliar.

Kemendikbudristek

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Suharti mengusulkan penambahan anggaran Rp 25 triliun untuk RKP 2025. Nantinya anggaran tersebut dipakai guna biaya kegiatan dan program prioritas.

Berbagai program itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dan swasta, baik dari segi akademis maupun vokasi. Lalu bantuan uang kuliah dan dukungan kepada pendidikan vokasi SMK hingga kursus penampilan.

Selain itu, anggaran akan dipergunakan untuk mendorong pendidikan anak usia dini dalam program wajib belajar 13 tahun. Sebagian lagi untuk pendidikan olahraga.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Diperingatkan, Program Makan Siang Bisa Ancam Keuangan Negara

Kemenkominfo

Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie Setiadi mengusulkan kenaikan anggaran Rp12,3 triliun dari pagu indikatif RKP 2025 sebesar Rp7,7 triliun.

Budi berkomitmen untuk melaksanakan program kerja yang lebih masif tentang transformasi digital. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2024: penguatan transformasi digital fokus mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat.

ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan anggaran Rp7,5 triliun dalam RKP 2025. Sebelumnya pagu indikatif ATR/BPN yang telah disetujui adalah Rp6,4 triliun.

Mahkamah Agung