Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan tambahan anggaran ke DPR RI sebesar Rp5 Miliar. Usulan tersebut akan digunakan untuk program HAM terkait dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
"Untuk yang IKN usulan tambahan anggaran sebesar Rp5 miliar," kata Atnike.
Ia pun membeberkan kebutuhan anggaran untuk empat strategi yang telah dikembangkan Komnas HAM untuk mengawal pembangunan IKN.
Pertama, kata dia, mengawal proses pembangunan melalui proses koordinasi. Ke dua, pengarusutamaan HAM dalam kebijakan IKN serta penguatan kesadaran HAM bagi aktor negara maupun non negara di IKN maupun terkait IKN.
Ketiga, memperkuat layanan terpadu komnas HAM seperti fungsi pemantauan dan mediasi.
Keempat, kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas di wilayah IKN.
Lebih lanjut, menurutnya, empat strategi itu diperlukan mengingat desakan ekonomi global mengharuskan Indonesia lebih inovatif dalam pengembangan proyek-proyek pembangunan. Termasuk proyek di IKN yang harus menjamin HAM.
Atnike juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN. Terdapat empat ruang lingkupnya.
Pertama, pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan IKN.
Kedua, Penyusunan kajian HAM dalam proses pembangunan IKN.
Ketiga, pengarustamaan HAM dalam kebijakan IKN.
Keempat penguatan kesadaran HAM. Kelima, dukungan sarana prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN.
Berita Terkait
-
Ngeluh di DPR, Pimpinan KPK Curhat Pejabat Setor LHKPN Asal-asalan: Aturannya Lemah, Gak Ada Sanksinya!
-
Minta Tambah Anggaran ke DPR Rp117 Miliar, Dalih KPK Mau Genjot Sejumlah Progam Ini Tahun Depan
-
Akui Tugasnya Berat, Doa Menseskab Pramono Anung soal Penerusnya di Era Prabowo
-
Kasus Bamsoet Dilaporkan ke MKD, Dasco Blak-blakan soal Amendemen UUD 1945 di DPR: Itu Hanya Wacana
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Pelajar 16 Tahun Pukul Kakak Kandung hingga Tewas di Kelapa Gading, Polisi Dalami Motif Pelaku
-
Selain Kades, KPK Seret Eks Wabup dan Eks Ketua DPRD Pati Jadi Saksi Kasus Pemerasan Sudewo
-
Usulan KSPI THR H-21 Ditolak! Ini Kata Menaker Soal Batas Waktu Pembayaran THR Idulfitri 2026
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian