Suara.com - Presiden Jokowi menyatakan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelenggarakan konser Coldplay dan Taylor Swift di Indonesia. Jokowi menyebut Singapura mampu menggelar konser band asal Inggris itu selama enam hari, sementara Indonesia hanya mendapat jatah satu hari.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.
Jokowi menambahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami penurunan signifikan akibat aliran modal keluar (capital outflow) terkait konser Taylor Swift dan Coldplay di Singapura.
Padahal, Jokowi mengklaim, sebagian besar penonton konser Taylor Swift di Singapura berasal dari Indonesia, yang berdampak pada aliran modal keluar dari Indonesia.
Data Spotify menunjukkan bahwa 2,2 juta penduduk Indonesia mendengarkan lagu-lagu Taylor Swift, termasuk "Blank Space."
“Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflows, aliran uang dari Indonesia menuju ke sana, kita kehilangan,” kata Jokowi, saat hadir di agenda The Tribata, Senin (24/6/2024).
Jokowi mengekspresikan kekecewaannya atas kegagalan pemerintah dalam menggelar konser Coldplay dan Taylor Swift di Indonesia. Ia menyoroti bahwa Singapura berhasil menyelenggarakan konser dari band asal Inggris tersebut selama enam hari, sementara Indonesia hanya mampu menggelar selama satu hari.
Menurut Jokowi, kegagalan ini bukan hanya berdampak pada pendapatan dari penjualan tiket, tetapi juga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pemasukan dari sektor penginapan, kuliner, dan transportasi.
Dia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kualitas sistem suara (sound system) di stadion GBK saat konser Coldplay sebenarnya bagus, bahkan lebih baik dibandingkan dengan di Singapura.
Baca Juga: 4 Bulan Jelang Lengser, Jokowi Bakal Nikmati Uang Pensiun Rp30 Juta Perbulan dan Rumah Mewah
Jokowi menyadari bahwa Singapura berhasil mendatangkan artis internasional karena memiliki sistem perizinan yang baik dan dukungan pemerintah yang kuat terhadap penyelenggaraan acara-acara besar.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengkritik kerumitan sistem perizinan acara di indonesia. Ia memberi contoh, pelaksanaan Moto GP Mandalika yang beberapa waktu lalu memerlukan 13 surat izin dan rekomendasi untuk dapat dilaksanakan.
Presiden Jokowi menekankan perlunya penyederhanaan sistem perizinan di Indonesia agar penyelenggara acara tidak terbebani dengan birokrasi yang berbelit-belit.
Di sisi lain, Jokowi juga menyarankan agar penyelenggara acara di Indonesia tidak mengajukan perizinan secara dadakan, tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Berita Terkait
-
Refleksi Para Pakar Filsafat Hukum Sebut Demokrasi Era Jokowi Dikorbankan
-
Menkeu Ungkap Anggaran Prioritas 2025, Ada Titipan 'Warisan' Jokowi ke Prabowo
-
Jokowi Jengkel Perizinan Konser di Indonesia Ruwet, Taylor Swift Jadi 'Lari' ke Singapura
-
4 Bulan Jelang Lengser, Jokowi Bakal Nikmati Uang Pensiun Rp30 Juta Perbulan dan Rumah Mewah
-
Kompak dengan Iriana Jokowi, Intip Gaya Selvi Ananda hingga Erina Gudono Tampil Mewah Saat Kenakan Kebaya
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Optimisis, BCA Targetkan Penyaluran Kredit Tumbuh 10 Persen di 2026
-
2 Jenis Pangan Ini Harganya Bakal Meroket Jelang Ramadan
-
Harga Bawang Putih Naik, Mendagri Bunyikan Alarm Inflasi
-
Kuota BBM Pertalite Turun di 2026 Hanya 29,27 Juta KL
-
Mendagri Wanti-wanti Tingkat Inflasi, Harga yang Diatur Pemerintah Dilarang Naik
-
BPH Migas Klaim Hemat Rp4,98 Triliun Karena Subsidi Lebih Tepat Sasaran
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
BRI Tanggap Bencana Sumatera Pulihkan Sekolah di Aceh Tamiang Lewat Program Ini Sekolahku
-
Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan
-
Proyek Internet Rakyat Besutan Emiten Milik Hashim Mulai Uji Coba