Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar alasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering sakit-sakitan dari sisi keuangan. Dia menduga, kesalahan manajemen hingga bisnis yang tak strategis membuat banyak BUMN berdarah-darah.
"Mungkin, karena mismanagement sudah lama dan sektor tersebut tidak menjadi sektor yang strategis atau penting. Dalam hal ini, tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan dilikuidasi," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang dikutip, Selasa (2/7/2024).
Bendahara negara ini juga meminta adanya tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk beberapa BUMN. PMN yang diusulkan terdiri PMN tunai yang diberrikan 5 BUMN dan PMN non tunai kepada 12 BUMN.
Adapun, diusulkan Sri Mulyani, PMN tunai sebesar Rp 6,1 triliun yang bersumber dari cadangan pembiyaan investasi.
"Mengenai penggunaan cadangan pembiayaan investasi yang terdapat pada lampiran ketujuh peraturan presiden 76 tahun 2023. Yang masuk di dalam tadi investasi klaster lainnya yaitu cadangan pembiayaan investasi yang di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 13 triliun. Pada hari ini kami mengajukan penggunaannya hanya sebesar Rp 6,1 triliun," jelas dia.
Berikut lima BUMN dan instansi yang diberikan PMN Tunai
- PT KAI: Rp 2 triliun
- PT INKA: Rp 965 miliar
- PT Pelni Rp: 500 miliar
- PT Hutama Karya: Rp 1 triliun
- Bank Tanah: Rp 1 triliun
12 BUMN dan instansi mendapatkan PMN non Tunai
- PT Hutama Karya: 30 bidang tanah di Tangerang dan 2 bidang tanah di Palembang senilai Rp 1,9 triliun
- PT Sejahtera Eka Graha: 71 bidang tanah di Bogor Senilai Rp 1,2 triliun
- PT Varuna Tirta Prakasya: 1 bidang tanah dan bangunan kantor senilai Rp 23 miliar
- PT Biofarma: Peralatan dan bangunan fasilitas vaksin eks flu burung senilai Rp 68 miliar
- PT ASDP Indonesia Ferry: 10 kapal motor penumpang milik Kementerian Perhubungan senilai Rp 460 miliar
- Perum DAMRI: 580 unit bus senilai Rp 301 miliar
- AirNav Indonesia: 191 unit bangunan dan peralatan navigasi bandara senilai Rp 301 miliar
- PT Pertamina: 82 unit sarana prasarana jaringan gas, SPBG dan infrastruktur pipa SPBG senilai Rp 4,1 triliun
- PT Perkebunan Nusantara III: Peralatan pabrik gula senilai Rp 828 miliar
- Perum Perumnas: 7 bidang tanah dan 3 bangunan senilai nilai Rp 1,4 triliun
- PT Danareksa: Sarana prasarana di Batang senilai Rp 3,3 triliun
- Badan Bank Tanah: 6 bidang tanah di Karawang, Semarang dan Bali senilai Rp 265 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Purbaya Bikin Aturan Baru soal Anggaran OJK, Klaim Tetap Independen
-
Minyak Brent Terbang USD119 Per Barel, Harga BBM RI Naik Malam Ini?
-
BRI Pertahankan Kinerja Solid, Laba Bersih Melesat13,7% Jadi Rp15,5 triliun di Triwulan I 2026
-
IHSG Merana, BBCA Masih Dominasi Transaksi
-
Perusahan Tambang Asal Australia Nunggak Hak Karyawan RI Rp 600 Miliar
-
Emiten TOBA Catatkan Pendapatan Naik 20,6% di Kuartal I-2026
-
Operasional Kereta Api Jarak Jauh Mulai Normal, Tapi Masih Terlambat
-
IHSG Terkapar ke Level 6.900 di Sesi I, 648 Saham Kebakaran
-
BRI Debit FC Barcelona Hadirkan Pengalaman Belanja Eksklusif untuk Para Fans
-
Kemendag Perketat Impor Pangan, Gandum Pakan hingga Kacang Tanah Kini Wajib Kantongi Persetujuan