Suara.com - Maraknya penipuan berkedok lowongan kerja telah menjerat puluhan warga Jakarta Timur, dengan kerugian mencapai Rp1,1 miliar.
Kasus ini melibatkan pencurian data pribadi pelamar kerja yang digunakan untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Korban yang tidak menaruh curiga akhirnya harus menanggung utang dari berbagai aplikasi pinjol, mulai dari Rp20 juta hingga ratusan juta rupiah.
Penipuan ini dilakukan oleh seorang sales jual beli handphone yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan. Pelaku memanfaatkan data identitas yang diberikan oleh para pelamar kerja untuk mendaftar pinjol tanpa sepengetahuan mereka.
Salah satu korban, Lutfi, mengaku tidak mencurigai permintaan data pribadi karena sedang membutuhkan pekerjaan.
"Sedang mencari kerja, kita diminta KTP itu wajar. Ternyata tanpa sepengetahuan kami, data digunakan untuk mengajukan pinjaman online," kata Lutfi dalam sebuah video yang tayang di YouTube KompasTV, dikutip pada Senin (8/7/2024).
Ia menambahkan bahwa meskipun datanya digunakan untuk pinjol, ia tidak pernah menerima uang atau barang hasil pinjaman tersebut.
Kasus ini telah dilaporkan ke polisi, dan AKBP Armunanto Hutahaean selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
Pihak berwajib sudah menerima laporan terkait dugaan penipuan dan penggelapan, dan telah memulai pemeriksaan saksi-saksi.
Ia menambahkan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut dan barang bukti yang ada akan diperdalam untuk mengungkap kasus ini lebih jelas.
Sebelumnya juga viral kasus dugaan pencurian data pribadi yang dilakukan oknum HRD. Oknum tersebut menggunakan data pelamar kerja untuk pinjol hingga berdampak buruk pada pemilik data.
Potensi bahaya pinjaman online sangat besar, terutama ketika data pribadi disalahgunakan. Para korban tidak hanya terjerat utang yang besar, tetapi juga berisiko menghadapi tekanan psikologis dari penagih utang.
Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi, terutama dalam proses melamar pekerjaan. Pastikan perusahaan yang menawarkan lowongan kerja tersebut terpercaya dan selalu periksa ulang informasi yang diberikan. Jika menemukan indikasi penipuan, segera laporkan ke pihak berwenang untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Berita Terkait
-
5 Cara Aman Menggunakan WiFi Publik
-
Pensiun Nyaman Tanpa Cemas? Ini Solusi Pinjaman dari BRI untuk Pegawai
-
Cara Mengetahui Data Pribadi Bocor dan Tersebar di Dark Web
-
Cara Memblokir SMS Spam di HP, Terhindar dari Pinjol dan Judol
-
Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Muhadjir Effendy Dicap Cuma Untungkan Kampus: Bikin Rakyat Sengsara!
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
Terkini
-
Profil Pengusaha di Balik Emiten ZINC, Harga Sahamnya Mendadak Curi Perhatian
-
Produksi AS Terpangkas Badai, Harga Minyak Dunia Justru Terkoreksi
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
OJK Cabut Izin Usaha PT Varia Intra Finance, Ini Faktornya
-
Purbaya Cuek soal Peringatan Noel: Gue Enggak Terima Duit, Gaji Gue Gede!
-
Sepanjang 2025, Pengembang Serah Terima 16.500 Unit Hunian di Meikarta
-
Pakar: Dugaan Fraud Dana Syariah Indonesia Bisa Tekan Minat Investor Pindar
-
Deretan Harga Pangan Nasional Kompak Turun Jelang Akhir Januari 2026, Beras Ikut Meluncur
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI, Rupiah Anjlok Lagi
-
Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub, Geram Banyak Kapal Asing Tak Bayar Pajak