Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat ini. Hal ini imbas belum tersedianya infrastruktur yang memadai untuk Jokowi tinggal.
Padahal, direncanakan upacara HUT RI 17 Agustus bakal digelar di IKN.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap pindah," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024).
Lantas bagaimana tanggapan kontraktor atas pernyataan Jokowi tersebut?
Salah satu kontraktor pembangunan di IKN, PT PP (Persero) Tbk mengatakan, pembangunan infrastruktur di IKN masih berjalan sesuai rencana.
Kekinian, emiten bersandi saham PTPP ini menyebut, perseroan menggarap 16 proyek, di mana proyek yang terbeesar yaitu Istana Presiden dan Kantor Presiden.
"Untuk Istana Presiden progres hampir 80% kemudian Kantor Presiden 90%. Kami perseroan optimis terkait dengan project itu bisa dipakai dalam agenda upacara 17 Agustus. Jadi sampai sejauh ini kita optimis proyek itu bisa dipakai sebagaimana diamanatkan pemerintah," ujar Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Dia menegaskan, bahwa sebenarnya proyek pembangunan Istana maupun kantor presiden ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Sehingga, bilang Joko, menjelang upacara HUT RI dua bangunan yang akan dihuni Kepala Negara statusnya masih fungsional.
"Namun perlu kami sampaikan juga kontrak dari proyek istana maupun kantor presiden masih sampai Oktober, jadi kita lakukan percepatan untuk kesiapan Upacara 17 Agustus bisa di sana. Istana dan kantor itu Oktober. 17 Agustus itu fungsional," ucap dia.
Joko menambahkan, pada dasarnya dua bangunan yang dihuni Jokowi sudah bisa ditempati dan digunakan. Selain itu, beberapa fasilitas seperti ruang-ruang khusus juga telah siap dipakai untuk menggelar upacara HUT RI ke-79.
Baca Juga: Prabowo Disebut Tak Mau Pindahkan Ibu Kota Jakarta ke IKN
"Bisa (digunakan). Buat 17 Agustus ruangan-ruangan khusus buat upacara ruangan RI-1, ruangan penyambutan tamu sudah disiapin. Siap dipakai," tegas dia.
Sebelumnya, Jokowi sendiri mengaku telah menerima laporan terkait progres pembangunan IKN dari Kementerian PUPR, dimana hasilnya sejumlah proyek infastruktur tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
"Sudah (ada laporan) tapi belum (selesai). Sudah tapi belum," ujar Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun