Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir memang sengaja menunjuk Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Fauzi Baadila yang memang berkecimpung di industri kreatif bisa mengawal PT Pos untuk berbisnis di industri tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, perlu ada yang mengawasi kinerja direksi PT Pos saat terjun ke industri kreatif. Sehingga, para direksi tak salah kebijakan dalam transformasi tersebut.
"Memang, ini bahan transformasi kepada urusan-urusan yang namanya kreatif, digital, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta yang dikutip Selasa (25/7/2024).
Menurut dia, banyak aset-aset PT Pos yang bisa dimanfaatkan untuk industri kreatif. Dia memberi contoh beberapa aset yang telah menjadi tempat nongkrong anak muda, mulai dari Pos Bloc Jakarta hingga Pos Bloc Medan.
"Dan kalian tau nggak? Berapa banyak asetnya. PT Pos yang harus kita berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif.Coba ke Medan dulu sekali, kalau lihat Pos Bloc Medan, sampai jam berapa malam. Mungkin cuma dialah tempat yang di Mal udah tutup semua, dia masih buka," ucap dia.
"Banyak banget teman-teman kreatif itu industri kreatif, dan sebagainya. Betul-betul main di situ. Dan kami butuh namanya Fauzi Baadila. Kita mau pergi ke arah mengawinkan PT Pos ini dengan Industri kreatif, gitu," sambung dia.
Sebelumnya, Artis kenamaan, Fauzi Baadilla resmi jadi komisaris independen BUMN, PT Pos Indonesia. Hal ini dipastikan usai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai pemegang saham utama PT Pos Indonesia (Persero) menyetujui perubahan dalam susunan Dewan Komisaris perusahaan.
Selain Fauzi Baadila, ada satu nama lain yang juga diangkat jadi komisaris independen, yaitu Muhammad Budi Djatmiko.
Pada saat yang sama, Guntur Iman Nofianto diberhentikan dari jabatannya efektif sejak 1 April 2024 karena masa tugasnya yang telah berakhir.
Baca Juga: Alasan Erick Thohir Tunjuk Banyak Relawan Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN
Sebagai informasi, Fauzi Baadilla adalah aktor sekaligus politisi yang tercatat pernah menjadi Koordinator Relawan Tim Prabowo Subianto.
Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pos Indonesia (Persero) pada Kamis, 18 Juli 2024.
Tata Sugiarta, selaku Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance PT Pos Indonesia, menyampaikan apresiasinya kepada komisaris yang baru terpilih serta berterima kasih kepada Guntur Iman Nofianto atas kontribusinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Ambisi Bank Jakarta Perluas Ekosistem Digital
-
AFPI: Pemberantasan Pinjol Ilegal Masih Menjadi Tantangan Dulu dan Sekarang
-
IHSG Berpeluang Rebound, Isu Pangkas Suku Bunga The Fed Bangkitkan Wall Street
-
Berapa Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Setelah SK Diterima, Lebih dari dari UMR?
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Ekonomi Awal Pekan: BI Rate Bertentangan Konsensus Pasar, Insentif Jumbo Pacu Kredit
-
SK PPPK Paruh Waktu 2025 Mulai Diserahkan, Kapan Gaji Pertama Cair?
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031