Suara.com - Muliaman Darmansyah Hadad atau Muliaman Hadad ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Muliaman sendiri merupakan sosok yang sudah dikenal luas di dunia perbankan dan regulasi keuangan Indonesia.
Muliaman Hadad lahir di Bekasi pada 3 April 1960. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus pada 1984. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, dan mendapatkan gelar Master of Public Administration pada 1991. Pada 1996, ia meraih gelar Ph.D. dari Monash University di Australia
Karier di Dunia Keuangan dan Pemerintahan
Muliaman memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1986, hingga akhirnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 2006-2011 dan 2011-2012. Ia kemudian diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012 hingga 2017, peran yang sangat strategis dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Setelah masa jabatannya di OJK, ia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, posisi yang ia emban dari 2018 hingga 2023
Selain itu, Muliaman juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di beberapa perusahaan besar, termasuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dan Komisaris Independen Astra International
Kekayaan Muliaman Hadad
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017, Muliaman Hadad tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah, bangunan, dan alat transportasi.
Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman memegang peran penting dalam mengelola investasi strategis untuk Indonesia. Danantara diproyeksikan sebagai superholding yang akan menangani berbagai investasi penting di bawah pengelolaan pemerintah.
Dikutip dari Antara, sebagai penanggung jawab Badan Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura.
Baca Juga: Adu Rekam Jejak Dody Hanggono vs Pak Bas, Mampukah Teruskan Kiprah Menteri PU?
Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.
Muliaman pernah dimintai keterangan oleh KPK berkaitan dengan kasus korupsi Bank Century selaku mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri