Pelaku Usaha Ingatkan Polemik Pengelolaan JCC Jangan Sampai Ganggu Industri MICE

Suara.com - Rencana pengakhiran kontrak sepihak oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) terhadap pengelolaan Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Perubahan pengelola dikhawatirkan dapat menurunkan standar layanan dan mengalihkan pelanggan ke venue lain, yang berpotensi mengganggu ekosistem industri MICE nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Jeffrey Eugene, menilai langkah tersebut dapat menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan JCC sebagai pusat MICE unggulan.

"Anggota ASPERAPI khawatir perubahan pengelola dapat merusak standar tinggi yang selama ini diterapkan di JCC. Kompetensi pengelola saat ini telah teruji bertahun-tahun, membuat EO lokal maupun asing terus kembali ke JCC," ujar Jeffrey di Jakarta yang dikutip Minggu (24/11/2024).

Ia menambahkan bahwa hampir seluruh venue besar di industri MICE Indonesia dikelola oleh swasta, seperti PT Graha Sidang Pratama (GSP) untuk JCC, PT Indonesia International Expo untuk ICE BSD, dan PT Jakarta International Expo untuk JIExpo Kemayoran.

Jeffrey juga menyoroti pengelolaan venue MICE baru di Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang seluas lebih dari 120.000 meter persegi, juga dipercayakan kepada swasta.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk memajukan industri MICE yang berkontribusi besar pada ekonomi nasional. Namun, pemerintah harus memastikan iklim industri tetap kondusif dan standar layanan tetap terjaga, seperti yang selama ini dilakukan oleh JCC," bilang dia.

Mengelola venue MICE, lanjut Jeffrey, bukanlah tugas mudah. Selain membutuhkan kompetensi dan rekam jejak yang kuat, pengelolaan juga bergantung pada jejaring bisnis yang terbangun selama bertahun-tahun.

Ancaman perubahan pengelola di JCC, menurutnya, menjadi perhatian besar karena tidak banyak pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengelola venue sebesar JCC dengan standar internasional.

Baca Juga: PPKGBK Tegaskan Hak Negara atas Aset Blok 14

"Jangan berpikir penggantian pengelola akan otomatis melanjutkan kerjasama dengan vendor dan klien lama. Jika pengelola baru tidak memiliki kualifikasi yang setara, bahkan lebih rendah, ini bisa menjadi bumerang bagi industri MICE. Pemerintah harus memprioritaskan keputusan yang tidak hanya menguntungkan jangka pendek, tetapi juga melindungi kepentingan jangka panjang industri ini," pungkas Jeffrey.