Suara.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan Presiden Prabowo mencapai 8% pada 2029. Transformasi ekonomi yang di antaranya melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi digital, peningkatan lapangan kerja dan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta transisi energi, menjadi beberapa pilar utama untuk mencapai target tersebut.
“Target tersebut bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% pada periode 1986-1997, bahkan 8,2% di 1995. Selain itu, Indonesia termasuk negara yang berhasil pasca Covid-19 yang bisa menjaga prudensial makroekonomi, dan di samping itu juga menekan angka kemiskinan serta meningkatkan tingkat kebekerjaan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Rapimnas Kadin 2024 yang mengangkat tema “Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas”, di Jakarta, Minggu (1/12).
Dalam hal pengembangan infrastruktur, kebijakan ke depan yakni bagaimana optimalisasi pemanfaatannya untuk menurunkan ICOR atau efisiensi investasi. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selesai pada periode 2024-2025 harus terus dikejar, dan direncanakan di tahun ini ada 18 proyek selesai, sedangkan 30 proyek lagi akan selesai di tahun depan.
“Di sini ada beberapa pengusaha yang mendapatkan fasilitas PSN. Nah, ini saya minta untuk terus digenjot dan direalisasikan. Apalagi (salah satu) tugas dari Bapak Presiden adalah mendorong kemandirian pangan. Kita sudah mengembangkan food estate di Merauke, kemudian mendorong yang di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Partisipasi swasta (tentunya) akan didorong dan Pemerintah sudah memberikan fasilitas. Memang persoalannya adalah bagaimana tenaga kerja untuk kerja pertanian di luar Jawa, dan dalam hal ini Pemerintah sudah membuat Kementerian Transmigrasi untuk mendorong transmigrasi ataupun pekerja secara sukarela (ke luar Jawa),” papar Airlangga.
Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global maka langkah antisipasi yag harus dilakukan adalah pendalaman struktur perekonomian nasional dengan menjaga dan meningkatkan daya beli kelas menengah. Sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintahan baru ini adalah menaikkan upah minimum sebesar 6,5%.
Airlangga juga menyebutkan bahwa dalam bulan Desember ini Pemerintah akan mengadakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yakni pada 12-16 Desember 2024, sehingga Pemerintah meminta dukungan dari para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
“Pemerintah juga sudah putuskan tiket pesawat dalam negeri harganya turun 10% guna mendorong pariwisata di dalam negeri. Kemarin dalam rapat dengan Bapak Presiden, kita sudah sampaikan bahwa Indonesia akan membuka (lebih banyak) penerbangan regional, tujuannya agar destinasi turis bisa masuk kembali. Sebagai contoh (penerbangan langsung ke) KEK Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung ataupun di Labuan Bajo,” ucap Airlangga.
Menyoal transformasi ekonomi digital, value ekonomi digital di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar USD90 miliar, dan tahun depan akan bisa ditingkatkan ke angka USD120 miliar, kemudian di 2030 akan bisa meraih USD400 miliar. Di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang terunggul dalam pengembangan ekonomi digital, bahkan dalam kepemimpinan di ASEAN tahun 2023, Indonesia mendorong Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
“Ekonomi digital adalah salah satu cara kita meloncat, karena kita dengan negara lain adalah level playing field. Kalau dengan ekonomi berbasis konvensional, kita harus bersaing dari titik nol yang sama. Tidak ada kerja sama multilateral di belahan dunia lain yang sudah mengangkat digital seperti negara ASEAN. Tidak di EU, NAFTA, bahkan di level OECD. Oleh karena itu, dalam (pertemuan) OECD tahun kemarin, saya mengungkapkan terkait DEFA, dan bahkan OECD pun ingin belajar dari negara-negara ASEAN,” pungkas Airlangga.
Baca Juga: Amerika Serikat dan Indonesia Optimis untuk Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dalam Pemerintahan Baru
Berita Terkait
-
Menko Airlangga: Digitalisasi Jadi Kunci Percepat Pembangunan Perekonomian Nasional
-
Indonesia Dorong Percepatan Aksesi OECD dan Integrasi Ekonomi ASEAN untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan
-
Target Ekonomi 8 Persen Bukan Mimpi, Menteri Rosan Mau Masifkan Investasi
-
Pertemuan Bersama Menko Airlangga, Sekjen OECD Percaya Keanggotaan Indonesia Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045
-
Dorong Aktivitas Ekonomi, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
BTN Pertimbangkan Lakukan Buyback Saham, Berapa Nilainya?
-
Punya Kesempatan Beli, Harga Emas Antam Anjlok Rp2.673.000/Gram Hari Ini
-
Jepang dan Jerman Kekurangan Pekerja, Pemerintah Siapkan Talenta RI
-
Nilai Tukar Rupiah Paling Lemah se-Asia Pagi Ini, Nyaris ke Level Rp18.000
-
Jalur Selat Hormuz Mulai Normal, Harga Minyak Dunia Semakin Murah Jadi USD 76,71
-
Selat Hormuz Dibuka, Tarif Sewa Kapal Tanker Meroket Nyaris Dua Kali Lipat!
-
IHSG Langsung Terbang Saat ke Level 6.128 pada Rabu Pagi, Setelah Laporan MSCI
-
Selat Hormuz Dibuka Lagi, Pelaku Logistik Minta Tetap Waspadai Gangguan Rantai Pasok Global
-
Uang Beredar Tembus Rp10.415 Triliun, BI Ungkap Likuiditas dan Kredit Makin Kencang
-
MSCI Tunda Keputusan, Ini Sinyal Bahaya yang Harus Diwaspadai IHSG