Suara.com - Nama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu tiba-tiba mencuat untuk menjadi Menteri Penerimaan Negara.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Hashim mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Nantinya lembaga anyar ini bakal ditugaskan untuk memperbaiki penerimaan negara, termasuk sistem perpajakan, cukai, hingga kebocoran anggaran.
Hashim pun menyebut nama Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Penerimaan Negara.
Saat ini, Anggito menjadi salah satu Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, bersama dengan Suahasil Nazara serta Thomas Djiwandono yang telah mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet sebelumnya.
Namun, menurut Hashim, jabatan itu hanya untuk sementara, sebelum nantinya ditugaskan menjadi Menteri Penerimaan Negara.
Anggito Abimanyu sendiri adalah, seorang ekonom yang lahir di Bogor pada tanggal 19 Februari 1963, telah menunjukkan dedikasinya dalam dunia akademis dan pelayanan publik.
Anggito mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, sama dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Setelah mendapatkan gelar S-1, Anggito kemudian mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dan Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1993.
Baca Juga: Gibran Bagikan Sembako Bantuan Wapres, Begini Respons Menteri Sosial
Usai menyelesaikan studinya, Anggito kembali ke tanah air dan mengabdi menjadi seorang dosen di FEB UGM. Selain menjadi dosen, Anggito juga berkarier di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahun 2005-2010, Anggito menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Pada tahun 2012, Anggito diangkat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kementerian Agama. Anggito bertanggung jawab mengelola keuangan pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang melibatkan jutaan jamaah Indonesia setiap tahunnya.
Pada tahun 2015-2017 Anggito menjabat sebagai Komisaris Bank BRI Syariah. Anggito berkontribusi pada pengembangan bank syariah di tengah persaingan industri perbankan konvensional.
Pada 2017-2022 dia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2017-2022. Setelah mengakhiri masa tugasnya di BPKH, Anggito kembali fokus pada dunia akademik di UGM.
Hingga akhirnya ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok