Suara.com - Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan perpanjangan fasilitas tax holiday (pembebasan pajak) hingga 31 Desember 2025 untuk mendorong investasi asing di Indonesia.
Kebijakan ini menarik perhatian karena bertolak belakang dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang diprediksi akan mempengaruhi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Menteri Investasi Indonesia mengklaim, perpanjangan tax holiday ini sangat penting karena berkontribusi lebih dari 25% terhadap investasi yang masuk ke Indonesia.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) sebesar 15% yang telah disepakati oleh 137 negara, termasuk Indonesia, dan akan mulai berlaku pada tahun 2024.
Penyesuaian Kebijakan untuk Investor Asing
Menurut Menteri Investasi, jika Indonesia tidak menerapkan GMT pada perusahaan asing, maka negara asal perusahaan tersebut yang akan memungut pajak. Oleh karena itu, Indonesia akan menyesuaikan kebijakan insentif pajaknya untuk tetap kompetitif bagi investor asing, namun tetap mematuhi aturan GMT.
Dikutip dari 3E Accounting, kebijakan GMT hanya berlaku untuk perusahaan asing, sementara perusahaan domestik masih dapat mengajukan perpanjangan tax holiday hingga akhir 2025.
Dua Tingkat Pengurangan Pajak
Program tax holiday di Indonesia menawarkan dua tingkat pengurangan pajak penghasilan badan:
Baca Juga: Aksi Unik BEM SI: Lepas Balon PPN, Sindir Pemerintah Soal Kenaikan Pajak 12 Persen
1. Pengurangan 100% untuk investasi baru minimal Rp500 miliar
2. Pengurangan 50% untuk investasi antara Rp100 miliar hingga Rp500 miliar
Masa berlaku tax holiday berkisar antara 5 hingga 20 tahun, tergantung pada jumlah investasi dan jenis sektor. Sektor-sektor yang memenuhi syarat termasuk manufaktur bahan baku farmasi, pengolahan limbah, ekonomi digital kreatif, manufaktur mobil listrik, dan manufaktur sel surya dan baterai.
Kontras dengan Rencana Kenaikan PPN
Sementara pemerintah memperpanjang tax holiday untuk menarik investasi, rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025 menuai kekhawatiran. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan PPN akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
Simulasi Celios menunjukkan:
- Pengeluaran kelas menengah diperkirakan naik hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun
- Keluarga miskin akan menanggung tambahan pengeluaran sebesar Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun
Kenaikan ini dianggap memberatkan mengingat rata-rata kenaikan gaji tahunan masyarakat hanya sekitar 3,5%, jauh dari cukup untuk menutupi kenaikan pengeluaran akibat inflasi dan kenaikan PPN.
Berita Terkait
-
Siapa Sosok yang Laporkan Rieke Diah Pitaloka ke MKD?
-
Kuota Internet Apakah Kena PPN 12 Persen? Siap-siap, Cek Estimasi Kenaikannya!
-
Kabar Baik: Tiket Kereta Api Tak Terimbas Kenaikan PPN 12 Persen, Harganya Tetap Sama!
-
Influencer Diduga Ngebuzzer Dukung PPN 12 Persen: Ernest Lontarkan Sindiran Menohok
-
Apa Itu Tren No Buy 2025? Cocok Diterapkan di Tengah Gempuran PPN 12 Persen
Terpopuler
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Pertamina Bakal Perluas Distribus BBM Pertamax Green 95
-
BPJS Ketenagakerjaan Dapat Anugerah Bergengsi di Asian Local Currency Bond Award 2025
-
IPO Jumbo Superbank Senilai Rp5,36 T Bocor, Bos Bursa: Ada Larangan Menyampaikan Hal Itu!
-
Kekayaan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Kena OTT KPK
-
Rupiah Diprediksi Melemah Sentuh Rp16.740 Jelang Akhir Pekan, Apa Penyebabnya?
-
Menteri Hanif: Pengakuan Hutan Adat Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Berkelanjutan
-
OJK Tegaskan SLIK Bukan Penghambat untuk Pinjaman Kredit
-
Tak Ada 'Suntikan Dana' Baru, Menko Airlangga: Stimulus Akhir Tahun Sudah Cukup!
-
ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM untuk SPBU Swasta, Kemungkinan Naik