Suara.com - PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini tercatat dalam perkara nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.
Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya Tbk, Ermy Puspa Yunita menyampaikan bahwa WKI menerima relaas panggilan sidang PKPU pada Rabu, 8 Januari 2025. Sidang pertama berlangsung sehari setelahnya, pada Kamis, 9 Januari 2025.
Namun, WKI tidak hadir dalam sidang tersebut karena sedang mempersiapkan legalitas dan dokumen pendukung yang diperlukan.
“Sehubungan dengan relaas panggilan sidang PKPU-1 yang baru diterima WKI pada hari Rabu, 8 Januari 2025, maka WKI tidak hadir atas sidang pertama dikarenakan sedang menyiapkan legalitas dan dokumen pendukung atas sidang tersebut,” jelas Ermy, dilansir dari WartaEkonomi, Selasa (14/1/2025).
Dalam menghadapi gugatan ini, WKI menegaskan komitmennya untuk mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Perusahaan juga memastikan seluruh proses hukum akan dijalankan dengan itikad baik sesuai peraturan yang berlaku.
“WKI berkomitmen untuk selalu berpedoman kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mematuhi dan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Ermy.
Meski menghadapi gugatan PKPU, WKI memastikan bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.
Hal ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menjaga stabilitas operasionalnya di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
“Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan dari perseroan,” tegasnya.
Baca Juga: Waskita Karya 'Bobol' Kantong Vendor PON Aceh Rp310 Juta
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Waktunya Beli, Harga Emas Antam Dua Hari Nggak Berubah Masih Rp2.665.000/Gram
-
Emiten Konstruksi PPRE Catatkan Pendapatan Rp3,9 Triliun Sepanjang 2025
-
Belajar ke Inggris, Menteri LH Bidik Sampah Jadi Komoditas Bernilai Ekonomi
-
SIG Bina 580 UMKM, Transaksi Tembus Rp6,9 Miliar dan Serap 2.100 Pekerja
-
Raup Laba Bersih Rp66,59 Miliar, KB Bank Rombak Direksi
-
LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027