Suara.com - Danantara yang dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan publik. Meski Danantara digadang-gadang bakal sukses seperti Temasek yang dikelola Pemerintah Singapura. Tidak sedikit warganet di media sosial yang menyinggung 1Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga investasi Malaysia yang justru menjadi ladang mega-korupsi pejabat.
Menarik untuk disimak, bagaimana kronologi kasus korupsi 1MDB yang merugikan hingga Rp177 triliun tersebut.
Kronologi Hukuman Najib Razak
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak dipastikan hanya mendapatkan hukuman separuh dari total penjara selama 12 tahun usai menerima pengampunan Raja Malaysia.
Keputusan ini diumumkan oleh Dewan Pengampunan yang dipimpin oleh Raja. Selain pemangkasan masa tahanan, denda Najib juga dikurangi dari RM210 juta (setara dengan US$44,4 juta) menjadi RM50 juta.
Najib, yang dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam skandal megakorupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB), telah menjalani kurang dari dua tahun masa tahanannya ketika pengampunan ini diberikan.
Sejak awal masa hukumannya pada 2022, Najib telah mengajukan grasi kerajaan setelah upaya bandingnya di pengadilan berakhir tanpa hasil. Ia secara konsisten membantah melakukan pelanggaran.
Kasus Panjang Najib Razak: Dari Persidangan hingga Pengampunan Parsial
Kasus Najib Razak bermula pada 4 Juli 2018, ketika ia pertama kali didakwa di Pengadilan Sesyen atas tiga tuduhan pelanggaran kepercayaan (CBT) dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait dana SRC International sebesar RM42 juta. Kasus ini kemudian dipindahkan ke Pengadilan Tinggi.
Pada 8 Agustus 2018, Najib kembali didakwa atas tiga tuduhan pencucian uang yang melibatkan dana SRC International yang sama.
Persidangan dimulai pada 3 April 2019, setelah Pengadilan Tinggi menolak permohonannya untuk membatalkan ketujuh dakwaan yang dikenakan padanya. Setelah menjalani 33 hari persidangan dan menghadirkan 19 saksi, kasus ini ditutup pada 11 Maret 2020.
Vonis dan Proses Banding
Dikutip dari berbagai sumber, pada 28 Juli 2020, Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta setelah menemukan Najib bersalah atas tujuh tuduhan yang dikenakan padanya.
Najib kemudian mengajukan banding, dengan sidang di Pengadilan Banding dijadwalkan pada 5 April 2021. Setelah mendengar argumen dari pihak pembela dan penuntut, pengadilan menetapkan keputusan banding pada 8 Desember 2021, di mana hukuman Najib tetap dinyatakan sah.
Tidak menyerah, Najib mengajukan banding terakhirnya ke Mahkamah Federal yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2022.
Berita Terkait
-
Tak Adil Terapkan Efisiensi Anggaran, Prabowo Disarankan Potong 8 Persen Pagu K/L Lain Bisa Dapat Rp194,3 Triliun
-
Masyarakat Papua Tengah Sambut Gembira Pelantikan Meki-Deinas: Kita Semua Pemenang!
-
Beda Kekayaan Megawati, SBY, Jokowi di LHKPN: Diminta Prabowo Jadi Pengawas Danantara
-
Dahlan Iskan Bongkar Sosok Pencetus Danantara yang Tak Diketahui Publik
-
Omongan Anies soal Prabowo Tak Tahan Jadi Oposisi Dinilai Kenyataan, Publik: Kemarin Teriak Hidup Jokowi
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini Naik, Cek Data Kenaikan Sejak Sabtu
-
Klarifikasi Tanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar: Bukan Bagian BNI
-
Narasi Pemerintah soal Harga Tiket Pesawat Naik 13 Persen Dinilai Menyesatkan
-
Kementan Pastikan Stok Daging Sapi Aman Jelang Idul Adha 2026
-
Mulai Hari Ini Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
-
BRILink Agen Mekaar 426 Ribu, BRI Perluas Inklusi hingga Desa
-
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya Tawarkan Promo Spesial dan Hiburan Musik
-
Hampir Separuh UMKM di Sektor Pangan, Masalah Pasar Masih Jadi Hambatan
-
OJK Perpanjang Batas Laporan Keuangan Asuransi hingga Juni 2026
-
OJK: Bank Bisa Penuhi Kebutuhan Valas Tanpa Bikin Rupiah Semakin Goyah