Prabowo Gaungkan Efisiensi, Tapi Jumlah Menteri Terbanyak di Dunia

Suara.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyerukan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ini menyasar berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dengan tujuan mencapai efisiensi anggaran belanja hingga Rp306,69 triliun. Namun, ironisnya, Indonesia justru memiliki jumlah menteri terbanyak di dunia.

Data Jumlah Menteri

Kabinet Merah Putih saat ini terdiri dari 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 59 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029.

Perbandingan dengan Negara Lain

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia, hanya memiliki 15 menteri dibawah pemerintahan Donald Trump, begitu juga dengan China yang memiliki 26 menteri. Sementara itu, negara-negara maju lainnya seperti Rusia dan Australia masing-masing memiliki sekitar 22 menteri dan 23 menteri.

Jika dibandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia jumlah menterinya sebanyak 31, Singapura memiliki 19 menteri dan Vietnam memiliki 23 menteri.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 resmi mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran di sejumlah sektor pemerintah guna efisien anggaran.

Instruksi Presiden ini dikeluarkan sebagai langkah responsif terhadap kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, serta untuk menjaga keseimbangan anggaran negara dan memastikan bahwa penggunaan dana negara lebih terfokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Baca Juga: Gerindra Beberkan Alasan Calonkan Prabowo untuk Pilpres 2029: Demi Kepastian Politik

Pemotongan anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana, meningkatkan akuntabilitas, serta memaksimalkan dampak program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Presiden menekankan pentingnya setiap kementerian/lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemotongan anggaran ini diperkirakan akan mengurangi defisit anggaran. Pemerintah juga akan mengalihkan sebagian anggaran yang dipotong untuk mendanai sektor-sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat, serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi.