Suara.com - Dana Moneter Internasional (IMF) berencana membatasi pembelian Bitcoin oleh pemerintah El Salvador sebagai bagian dari kesepakatan pendanaan senilai $1,4 miliar yang diperpanjang dengan negara tersebut. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko yang terkait dengan adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negara tersebut.
Pada 3 Maret, IMF mengajukan permintaan baru untuk perpanjangan kesepakatan pendanaan dengan El Salvador. Dokumen yang diajukan mencakup pembaruan pernyataan staf IMF dan pernyataan dari direktur eksekutif IMF untuk El Salvador. Salah satu syarat yang diajukan adalah larangan bagi sektor publik El Salvador untuk secara sukarela mengakumulasi Bitcoin.
Selain itu, IMF juga meminta pembatasan penerbitan instrumen utang atau token oleh sektor publik yang terkait dengan Bitcoin. Ini termasuk instrumen yang diindeks atau dinilai dalam Bitcoin dan dapat menimbulkan kewajiban bagi sektor publik.
Dalam pernyataan tertanggal 26 Februari, Méndez Bertolo, Direktur Eksekutif IMF untuk El Salvador, menekankan bahwa program pendanaan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan ketahanan ekonomi El Salvador.
“Sementara itu, risiko terkait Bitcoin sedang diatasi,” kata Bertolo. Dia menambahkan bahwa pemerintah El Salvador telah mengamendemen Undang-Undang Bitcoin untuk memperjelas status hukum Bitcoin dan menghapus fitur-fitur yang menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah.
“Penerimaan Bitcoin akan bersifat sukarela, pembayaran pajak akan dilakukan dalam dolar AS, dan peran sektor publik dalam proyek Bitcoin akan dibatasi,” jelasnya.
Bertolo juga menyebutkan bahwa program IMF ini diharapkan dapat menarik dukungan finansial tambahan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan bank pembangunan regional lainnya.
Menurut pernyataan IMF, kesepakatan ini bertujuan untuk mengatasi potensi risiko dari proyek Bitcoin El Salvador, sesuai dengan kebijakan dan saran IMF.
“Ke depan, komitmen program akan membatasi keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi terkait Bitcoin, termasuk transaksi dan pembelian Bitcoin oleh pemerintah,” bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Tuai Kontroversi, Trump Kirim Kriminal ke Penjara 'Neraka di Bumi'
IMF juga menyatakan bahwa El Salvador akan meningkatkan regulasi dan pengawasan aset digital sesuai dengan praktik terbaik internasional yang terus berkembang.
Ini merupakan langkah terbaru dari upaya IMF untuk membatasi adopsi Bitcoin oleh El Salvador. Negara tersebut awalnya menyetujui kesepakatan pendanaan $1,4 miliar pada Desember 2024 dengan syarat mengurangi inisiatif terkait Bitcoin.
Namun, Presiden El Salvador Nayib Bukele tetap melanjutkan pembelian Bitcoin. Pada 3 Maret, Bukele mengumumkan pembelian Bitcoin baru, yang meningkatkan total kepemilikan negara tersebut menjadi 6.100 BTC.
Meskipun IMF terus mendorong pembatasan, Bukele tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Samson Mow, CEO Jan3 dan pendukung adopsi Bitcoin oleh negara, sebelumnya menyoroti bahasa yang ambigu dari IMF mengenai apakah mereka akan mengizinkan El Salvador terus mengakumulasi Bitcoin.
Hingga berita ini ditulis, IMF belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait kesepakatan terbaru dengan El Salvador.
Apa Artinya Bagi El Salvador?
Berita Terkait
-
FBI Tuduh Korea Utara di Balik Pencurian Kripto Terbesar dalam Sejarah
-
Timothy Ronald Unggah Foto dengan CIO Danantara, Netizen: Gue Agak Curiga...
-
Trading Volume di Pintu Melonjak 150 Persen, AI dan Meme Token Kuasai Pasar Crypto 2024
-
Harga Bitcoin Terkoreksi, CEO Indodax: Kami Tetap Optimistis Terhadap Prospek Jangka Panjang
-
Tuai Kontroversi, Trump Kirim Kriminal ke Penjara 'Neraka di Bumi'
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
Terkini
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
Menuju Kedaulatan Energi, RDMP Balikpapan Jadi Andalan ESDM Stop Impor BBM
-
374.839 Pohon Ditanam PNM, Jejak Nyata Hijaukan Negeri di Hari Gerakan Satu Juta Pohon
-
BEI Bidik Empat Emiten Sekaligus, Status UMA Melekat pada Saham-saham Ini
-
Bisnis Roby Tremonti, Sosok Diduga Terkait dalam Buku Aurelie Moeremans