Suara.com - Sebanyak 27% anak-anak di Marunda, Jakarta Utara, berada dalam kondisi darurat stunting berdasarkan data dari Dashboard Status Gizi tahun 2024.
Stunting yang tinggi di daerah ini mengancam masa depan mereka dan membatasi kesempatan mereka untuk berkembang dengan baik.
Keterbatasan kondisi sosial, ekonomi, dan pengetahuan di Marunda menjadi tantangan besar yang harus kita atasi bersama agar anak-anak di sana dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Berdasarkan kondisi tersebut, PT Asuransi BRI Life (“BRI Life”) bersinergi dengan Rumah Zakat meluncurkan program Desa Bebas Stunting di Desa Berdaya Marunda, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (“RPTRA”) Si Pitung, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Menanggapi pelaksanaan program stunting di Desa Marunda ini, Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution secara terpisah menjelaskan bahwa, kerja sama yang dilakukan BRI Life dan Rumah Zakat bertujuan agar program Desa Bebas Stunting yang akan dijalankan selama 3 bulan ini dapat berdampak pada perkembangan anak-anak peserta program.
“BRI Life dan Rumah Zakat akan melakukan pendampingan secara intensif kepada penerima manfaat program desa bebas stunting di Desa Berdaya Marunda, hal ini dilakukan agar balita yang menjadi sasaran program dapat segera keluar dari garis merah stunting. Salah satunya dengan meningkatkan frekuensi pemberian bantuan makan bergizi kepada balita sasaran,” kata Ade ditulis Jumat (7/3/2025).
Adapun inisiatif yang dilakukan pada kegiatan stunting ini dimulai dari pencatatan, penimbangan, dan pengukuran tinggi badan serta lingkar kepala balita peserta program.
Selanjutnya akan dilakukan intervensi dan monitoring program selama tiga bulan kepada balita yang terindikasi stunting dengan memberi makan bergizi.
Bantuan makanan diberikan dalam bentuk makan siap santap untuk makan siang dengan menu yang divariasikan setiap harinya.
Baca Juga: Hadirkan Asuransi Berbasis Digital, Dirut BRI Life Komitmen untuk Terus Berinovasi
Dalam pelaksanaan program ini, Rumah Zakat dibantu oleh tim kader bebas stunting yang terdiri dari kader posyandu untuk membantu memonitor orang tua dalam pemberian makanan kepada anaknya.
"Upaya penanganan stunting perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan di antaranya pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah," tutup Ade.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
Terkini
-
Bulog Tindaklanjuti Aspirasi Petani dan Pastikan Serap Tebu Petani Blora Sesuai Harga Pemerintah
-
Hadapi Gejolak Energi Global, Pertamina Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina NRE dan USGBC Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Berbasis Knowledge Exchange
-
Menkeu Purbaya Lantik Fauzi Ichsan Jadi Dewan Pengawas INA
-
Dua Pekan Lagi OJK Mau Geruduk Kantor MSCI, Apa yang Dibahas?
-
Airlangga: Prabowo Mau Kirim Tim ke Korea Selesaikan Proyek Jet Tempur KF-21
-
Anggota DPR Ingin Adanya Perubahan Polam Konsumsi Energi dari BBM ke EV
-
Emiten MPMX Cetak Laba Bersih Rp 462 M Sepanjang 2025
-
BPS Ungkap Penginapan Hotel Lesu di Februari 2026, Ini Penyebabnya
-
DJP Tebar Insentif, Denda Telat Lapor SPT Tahunan 2025 Dihapuskan Hingga 30 April