Komando 'Palak' Bank Himbara Buat Modal Koperasi Desa Merah Putih ala Prabowo

Suara.com - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diminta untuk menyalurkan pinjaman hingga Rp400 triliun sebagai modal awal bagi Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program atas 'komando' Presiden Prabowo Subianto.

Program ini diklaim dapat mendirikan satu unit koperasi di setiap desa di Indonesia, tidak hanya merevitalisasi koperasi yang sudah ada.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa keberadaan koperasi ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Selain itu, koperasi ini juga akan berperan sebagai pembeli atau offtaker dari produk yang dihasilkan oleh masing-masing desa, dengan harga yang wajar.

"Secara umum nanti akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti dengan koperasi itu bisa membayar nantinya," ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta akhir pekan lalu.

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan, salah satunya terkait pinjaman informal, seperti pinjaman daring hingga tengkulak.

Namun demikian rencana menuai kekhawatiran di kalangan investor. Menurut Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Prasetya Gunadi, proyek ini berpotensi membebani bank-bank BUMN dengan pinjaman hingga Rp400 triliun.

Pemerintah berencana meminta bank-bank BUMN untuk memberikan pinjaman awal sebesar Rp3-5 miliar per desa, yang akan dilunasi dalam 3-5 tahun menggunakan dana desa tahunan. Dengan estimasi 70.000-80.000 desa yang terlibat, total pinjaman bisa mencapai angka fantastis tersebut.

"Investor khawatir bahwa pinjaman sebesar ini dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank BUMN," ungkap Gunadi dalam risetnya, Senin (10/3/2025).

Kekhawatiran ini mencerminkan potensi intervensi politik dalam operasional bank BUMN, yang dapat menekan harga saham bank-bank tersebut.

Baca Juga: Mantan Menkeu era Jokowi Mundur dari Komisaris TOBA

Selain itu, investor asing juga masih bersikap "wait and see" terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang dianggap berisiko oleh pasar. Kombinasi kedua faktor ini diperkirakan akan membuat saham bank BUMN tetap berada di bawah tekanan.