Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali mengungkapkan pendapatnya yang kontroversial dengan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah Menteri Perdagangan Budi Santoso. Menurutnya, kementerian tersebut lebih banyak merugikan industri dalam negeri daripada memberikan manfaat.
Melalui akun X-nya @susipudjiastuti pada Selasa, 11 Maret 2025, Susi menulis, "Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama; Bubarkan kementerian perdagangan!! Tata Niaga yang bisa diatur (kuota) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam, dll." Ia menegaskan bahwa usul ini bukanlah yang pertama kali disampaikannya, mengingat ia juga pernah mengajukan hal serupa kepada mantan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan Susi ini muncul sebagai respons terhadap kasus pengurangan takaran pada produk minyak goreng bersubsidi MinyaKita.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa produk yang seharusnya berisi 1 liter hanya berisi 750 mililiter dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Susi sebelumnya juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap Kemendag ketika kementerian tersebut gagal mengatasi masalah mafia minyak goreng.
Pada tahun 2022, ia menyerukan pembubaran Kemendag setelah pemerintah menaikkan HET minyak goreng dari Rp14.000 menjadi Rp24.000 per liter untuk mencegah kelangkaan barang di pasaran. "Jika Kemendag tidak bisa mengatur minyak goreng, sebaiknya ganti dengan saya agar mafia-mafia ditenggelamkan dalam minyak panas," ungkapnya saat itu.
Tidak hanya itu, Susi juga memberikan dukungan kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk melawan korporasi yang menimbun stok minyak goreng. Ia menekankan pentingnya negara tidak kalah melawan swasta karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. "Ayo dong Pak!" serunya kepada Lutfi.
Menanggapi kritik ini, Mendag Lutfi menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah menghadapi masalah komoditas pangan di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di kompleks Senayan pada 17 Maret, Lutfi menyatakan, "Saya terima semua kritiknya, tetapi saya ingin menekankan bahwa saya tidak akan menyerah kepada mafia-mafia, terutama mafia pangan."
Susi Pudjiastuti kembali mengusulkan pembubaran Kemendag setelah menjawab seorang warganet yang meminta agar Lutfi diganti karena ketidakmampuannya mengontrol harga minyak goreng yang melonjak tinggi.
Baca Juga: Dosa Besar Mengurangi Timbangan dalam Perdagangan Menurut Islam
Dengan situasi ini, harapan untuk perbaikan dalam pengelolaan sektor perdagangan dan perlindungan terhadap petani serta pelaku industri dalam negeri semakin mendesak.
Berita Terkait
-
Viral BBM Tercampur Air Bikin Honda HR-V Mogok, Susi Pudjiastuti Beri Respons Tak Terduga
-
Skandal Minyakita: Takaran Dikurangi, Harga Dinaikkan! Pengawasan Pemerintah Bobol?
-
Polda Metro Jaya Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran, 3 Distributor Terindikasi Curang
-
Zulhas Tegas Minta Proses Hukum dan Penjarakan Produsen yang Sunat MinyaKita
-
Dosa Besar Mengurangi Timbangan dalam Perdagangan Menurut Islam
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur