Hipotesis ketiga, penghematan atau skimping. Katanya, “Menurunnya alokasi sumber daya untuk penjaminan dan pemantauan pinjaman bisa memengaruhi kualitas pinjaman.”
Bank yang ingin memaksimalkan laba, menurut dia, bisa saja menekan biaya dalam jangka pendek dengan menurunkan alokasi sumber daya untuk penjaminan atau pemantauan pinjaman.
“Ini bisa berpotensi buruk terhadap kinerja pinjaman di masa depan,” ucap Prof. Chandra.
Keempat, perilaku tidak bermoral atau moral hazard. “Di sini, bank-bank bermodal kecil meningkatkan risiko pinjamannya, sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah menjadi lebih tinggi di masa mendatang,’ urai Prof. Chandra.
Hasilnya? Bank-bank konvensional di kawasan Asia ternyata memiliki rasio NPL 8,813%, sedangkan bank bank Islam 6,596%.
“Data itu menunjukkan bahwa untuk kawasan Asia, rasio NPL atau kredit bermasalah dari bank-bank Islam lebih rendah ketimbang bank konvensional,” ungkap Prof. Chandra.
Akan tetapi, lanjutnya, bank-bank konvensional di Asia ternyata memiliki skor efisiensi biaya 95%, lebih tinggi ketimbang bank-bank Islam yang 87,3%.
Untuk kawasan Timur Tengah dan Turkey, papar Prof. Chandra, gambarannya kurang lebih sama. Rasio NPL bank-bank konvensional di Timur Tengah dan Turkey mencapai 8,264%, atau lebih tinggi ketimbang bank-bank Islam yang 7,969%.
Sementara, efisiensi biaya dari bank-bank konvensional, lanjutnya, mencapai 93,7%, lebih tinggi dari bank-bank Islam yang 88,4%.
Baca Juga: Mantan Orang Dekat Sri Mulyani jadi Stafus Pramono Anung di DKI Jakarta
Masih ada lagi sejumlah data yang disajikan Prof. Chandra dalam orasi ilmiahnya. Merujuk data tersebut, ia menyimpulkan bahwa bank-bank konvensional di kawasan Asia, Timur Tengah dan Turkey melakukan proses skimping atau penghematan.
Lalu, untuk hipotesis bad luck, itu tidak terjadi pada bank-bank konvensional di kawasan Asia, Turkey dan Timur Tengah, tetapi terjadi pada bankbank Islam di kawasan tersebut.
Sementara, dalam paparannya Prof. Purwanto mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan.
“Ini akibat kurangnya akses layanan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional,” cetusnya.
Di antara LKMS, riset Prof. Purwanto fokus pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah (Kopsyah). Menurutnya, segmen pasar BMT dan Kopsyah memang masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
“Semakin kecil angsuran pinjaman, layanan BMT dan Kopsyah akan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat