Fakultas Bisnis Presuniv Kukuhkan 2 Guru Besarnya dalam Bidang Manajemen Keuangan

Suara.com - President University (Presuniv) mengukuhkan sekaligus dua guru besarnya dalam bidang manajemen keuangan.

Keduanya adalah Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, MM, Ph.D., dan Prof. Dr. Purwanto, ST, MT. Mereka seharihari menjadi dosen di Fakultas Bisnis, Presuniv.

Prosesi pengukuhan dilakukan dalam sidang senat terbuka yang dipimpin oleh Ketua Senat, yang juga Rektor Presuniv, Handa S. Abidin, SH, LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto, Sekretaris YPUP, pada sambutan pembuka mengungkapkan bahwa universitas menjadi yang terdepan karena peran riset dan pengabdian kepada masyarakat, bukan semata-mata pada pengajaran.

“Maka, sebagai guru besar, salah satu perannya adalah membawa kampusnya menjadi yang terdepan dalam mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Prof. Jony ditulis Selasa (18/3/2025).

Katanya lagi, “Dengan dikukuhkannya Prof. Chandra dan Prof. Purwanto sebagai guru besar, saat ini Presuniv memiliki lima profesor yang dikukuhkan secara langsung oleh Presuniv. Sementara, profesor profesor lain yang ada di Presuniv, mereka sudah menjadi guru besar ketika bergabung.”

Dalam orasi ilmiahnya sebagai guru besar, Prof. Chandra membahas Penyebab Kredit Macet (NPL/NPF) dan Efisiensi Bank: Perbandingan Bank Islam dan Konvensional di Asia, Timur Tengah plus Turkey.

Ia melihatnya dalam perspektif manajemen keuangan. Menurut Prof. Chandra, ada dua faktor yang mempengaruhi kegagalan bank, yakni tingginya angka pinjaman bermasalah (non-performing loan atau non-performing financing, NPL atau NPF) dan rendahnya tingkat efisiensi biaya yang merupakan proksi dari kualitas manajemen.

“Manajemen yang buruk jelas akan meningkatkan kemungkinan kegagalan bank,” tegas Prof. Chandra.

Baca Juga: Mantan Orang Dekat Sri Mulyani jadi Stafus Pramono Anung di DKI Jakarta

Riset Prof. Chandra mencakup analisa biaya dan efisiensi laba pada 767 bank konvensional dan 147 bank Islam di negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam.

Negara-negara itu terbagi dalam wilayah Asia (Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan Pakistan), Timur Tengah (Bahrain, Yordania, Kuwait, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yaman), dan Turkey.

Analisisnya menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan nonparametrik. Itu untuk tahap pertama.

Pada tahap kedua, data dianalisis dengan model ekonometrik sederhana. Di tahap ini Prof. Chandra menganalisis hubungan antarwaktu NPL/NPF dengan efisiensi biaya serta efisiensi laba bank-bank konvensional dan bank-bank Islam.

Dalam risetnya, Prof. Chandra juga menggunakan empat hipotesis. Pertama, hipotesis “nasib buruk” atau bad luck yang dipicu oleh faktor eksternal. Faktor ini tidak dapat dikendalikan oleh manajemen bank. Hipotesis kedua adalah “manajemen yang buruk’” atau bad management.

“Rendahnya efisiensi perbankan adalah sinyal praktik manajemen bank yang buruk, seperti adanya permasalahan di pinjaman. Padahal, masalah pinjaman mestinya dapat dikendalikan oleh manajemen bank. Apalagi itu sudah menjadi kegiatan seharihari dalam bisnis perbankan,” ucap Prof. Chandra.

Hipotesis ketiga, penghematan atau skimping. Katanya, “Menurunnya alokasi sumber daya untuk penjaminan dan pemantauan pinjaman bisa memengaruhi kualitas pinjaman.”

Bank yang ingin memaksimalkan laba, menurut dia, bisa saja menekan biaya dalam jangka pendek dengan menurunkan alokasi sumber daya untuk penjaminan atau pemantauan pinjaman.

“Ini bisa berpotensi buruk terhadap kinerja pinjaman di masa depan,” ucap Prof. Chandra.

Keempat, perilaku tidak bermoral atau moral hazard. “Di sini, bank-bank bermodal kecil meningkatkan risiko pinjamannya, sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah menjadi lebih tinggi di masa mendatang,’ urai Prof. Chandra.

Hasilnya? Bank-bank konvensional di kawasan Asia ternyata memiliki rasio NPL 8,813%, sedangkan bank bank Islam 6,596%.

“Data itu menunjukkan bahwa untuk kawasan Asia, rasio NPL atau kredit bermasalah dari bank-bank Islam lebih rendah ketimbang bank konvensional,” ungkap Prof. Chandra.

Akan tetapi, lanjutnya, bank-bank konvensional di Asia ternyata memiliki skor efisiensi biaya 95%, lebih tinggi ketimbang bank-bank Islam yang 87,3%.

Untuk kawasan Timur Tengah dan Turkey, papar Prof. Chandra, gambarannya kurang lebih sama. Rasio NPL bank-bank konvensional di Timur Tengah dan Turkey mencapai 8,264%, atau lebih tinggi ketimbang bank-bank Islam yang 7,969%.

Sementara, efisiensi biaya dari bank-bank konvensional, lanjutnya, mencapai 93,7%, lebih tinggi dari bank-bank Islam yang 88,4%.

Masih ada lagi sejumlah data yang disajikan Prof. Chandra dalam orasi ilmiahnya. Merujuk data tersebut, ia menyimpulkan bahwa bank-bank konvensional di kawasan Asia, Timur Tengah dan Turkey melakukan proses skimping atau penghematan.

Lalu, untuk hipotesis bad luck, itu tidak terjadi pada bank-bank konvensional di kawasan Asia, Turkey dan Timur Tengah, tetapi terjadi pada bankbank Islam di kawasan tersebut.

Sementara, dalam paparannya Prof. Purwanto mengungkapkan bahwa pemerintah menggunakan layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan.

“Ini akibat kurangnya akses layanan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional,” cetusnya.

Di antara LKMS, riset Prof. Purwanto fokus pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah (Kopsyah). Menurutnya, segmen pasar BMT dan Kopsyah memang masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Semakin kecil angsuran pinjaman, layanan BMT dan Kopsyah akan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin,” tegasnya.

Dengan profit margin yang kecil, berkisar 3%, menurut Prof. Purwanto, LKMS membutuhkan volume yang besar agar bisa beroperasi dengan efisien.

“Jika volume bisnisnya terlalu kecil, dari sisi operasional menjadi tidak efisien,” ungkapnya.

Untuk memperbesar volume, salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah cabang. Namun, Prof. Purwanto menekankan bahwa penambahan jumlah cabang akan efisien bila diikuti dengan penambahan jumlah layanan dan peminjam.

“Itu bisa dilakukan dengan perluasan usaha, penambahan portofolio, pembiayaan dan pengerjaan proyek di berbagai sektor,” tuturnya.

Menurut Prof. Purwanto, LKMS yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam menjadi tumpuan usaha mikro untuk memperbaiki kualitas hidup dan membuat nasabah terlepas dari jerat kemiskinan.

“Upaya pemberdayaan ini membutuhkan waktu yang lama. Maka, BMT atau Kopsyah mesti mendapatkan profit yang memadai agar usahanya dapat berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Prof. Purwanto, jika BMT dan Kopsyah menargetkan profit yang terlalu tinggi, itu akan membuat biaya pinjaman juga meningkat.

“Kalau biaya pinjaman terlalu tinggi, masyarakat jelas tidak akan memilih layanan tersebut karena dianggap terlalu eksploitatif atau menyerupai sistem suku bunga.”

Sebaliknya, jika profitnya terlalu rendah, tak banyak orang yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BMT atau Kopsyah.

“Jadi, kalau ingin meningkatkan profitnya, BMT atau Kopsyah mesti meningkatkan benefitnya,” simpul Prof. Purwanto.