BKI Siapkan 6 Rute di Program Mudik Bersama 2025

Suara.com - Kementerian BUMN dan BUMN kembali gelar program mudik bersama BUMN dengan tema “Mudik Aman Sampai Tujuan” yang merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Tahun ini, 78 perusahaan BUMN telah siap menyambut dan melayani dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi yaitu 1.360 Unit Bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025.

Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat merasa aman, nyaman dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan serta memberikan kemudahan dalam perjalanan bertemu dengan keluarga di kampung halaman.

“Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kita terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Bagi Kementerian BUMN, agenda mudik bersama ini serupa dengan kebijakan dalam menurunkan harga tiket pesawat atau penambahan gerbong kereta agar masyarakat dimudahkan untuk berkumpul dengan keluarga,” ujar Erick.

Pada tahun 2025 ini, Lead Holding BUMN Jasa Survei yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ikut serta dalam program mudik bersama tahun 2025 dengan menyediakan 6 rute, yaitu Malang, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta/Solo, dan Wonogiri dan titik keberangkatan dari Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

BKI juga mendorong anggota Holding diantaranya PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia, untuk ikut mendukung program mudik gratis.

Selain itu, dalam momentum menjaga mudik aman, BKI juga akan melakukan peninjauan ke pelabuhan untuk pemastian keselamatan aktivitas pelayaran, serta surveyor siap sedia selama arus mudik lebaran.

“BKI menginformasikan kepada pengguna jasa untuk mempercepat masa survey/perawatan, sehingga kapal dapat beroperasi disaat peak season (Angkutan Lebaran/Nataru). Selain itu, BKI juga memastikan optimalisasi muatan kapal tetap dapat memenuhi aturan yang berlaku,” ucap Direktur Operasi BKI, R Benny Susanto.

Baca Juga: Jadwal Ganjil Genap Mudik Lebaran 2025 di Tol, Jangan Sampai Terlewat

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah badan klasifikasi yang berperan vital dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim di Indonesia.

Sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional, BKI memiliki tanggung jawab untuk melakukan survei dan sertifikasi terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia, serta kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.

Didirikan pada tahun 1964, BKI bertugas untuk memastikan bahwa kapal-kapal memenuhi standar teknis dan keselamatan yang telah ditetapkan.

Hal ini meliputi pemeriksaan desain, konstruksi, peralatan, dan sistem kapal. BKI juga melakukan survei berkala untuk memastikan kapal tetap laik laut sepanjang masa layannya.

Peran BKI sangat penting dalam mendukung industri pelayaran nasional. Dengan memastikan kapal-kapal beroperasi dengan aman dan efisien, BKI membantu mengurangi risiko kecelakaan laut, melindungi lingkungan maritim, dan meningkatkan daya saing industri pelayaran Indonesia.

Selain survei dan sertifikasi kapal, BKI juga terlibat dalam pengembangan standar dan regulasi maritim. BKI aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti International Association of Classification Societies (IACS), untuk memastikan standar yang diterapkan di Indonesia selaras dengan praktik terbaik global.

BKI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauannya. Dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten dan jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia, BKI siap mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor maritim Indonesia yang berkelanjutan.

Keberadaan BKI menjadi jaminan bagi keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut Indonesia.