RI Harus Lakukan Investasi Inklusi Demi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Suara.com - Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menegaskan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia mewujudkan kebijakan inklusif.

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia" menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Dalam konteks ekonomi, inklusi sosial bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan partisipasi aktif dalam pembangunan adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan isu GEDSI dalam berbagai sektor pembangunan adalah langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Namun, kelompok marjinal masih menghadapi banyak tantangan dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

"Kolaborasi multipihak, termasuk dengan OMS, adalah kunci untuk mencapai target-target tersebut secara efektif dan berkelanjutan," kata Kate dalam keterangannya dikutip Jumat (21/3/2025).

INKLUSI bermitra dengan 11 OMS di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI. Hal ini bertujuan untuk mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.

Meskipun pemerintah telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan, implementasinya masih menghadapi tantangan.

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Sementara, Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Bos Philip Morris Beri Sinyal Indonesia Salah Satu Tujuan Utama Investasi Jangka Panjang

Kebijakan inklusif yang kuat dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok masyarakat, potensi ekonomi dapat dioptimalkan.

Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, OMS, sektor swasta, dan masyarakat. Implementasi kebijakan GEDSI harus diperkuat, dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan harus diatasi.

Dengan kolaborasi multipihak dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.

Kebijakan inklusif adalah pendekatan yang menjamin semua orang, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program. 

Tujuannya untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. 

Kebijakan inklusif sangat penting untuk kelompok yang seringkali terpinggirkan, marginal, atau yang secara historis kurang mendapatkan perhatian, seperti penyandang disabilitas, minoritas etnis atau agama, dan kelompok berpenghasilan rendah. 

Pendekatan inklusif ini menjadi sangat krusial, terutama mengingat bahwa keputusan-keputusan yang mempengaruhi lingkungan sering kali berdampak paling besar pada kelompok-kelompok yang rentan, termasuk masyarakat adat, komunitas yang berpenghasilan rendah, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya.

Oleh karena itu, dengan memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan cara yang inklusif, tidak hanya dapat dijamin bahwa kepentingan dan kebutuhan dari seluruh spektrum masyarakat diakui dan ditangani secara adil dan menyeluruh, tetapi juga membantu dalam membangun kebijakan yang lebih kuat, efektif, dan berkelanjutan.