Pejabat Kementerian 'Banjiri' Kursi Komisaris Bank BUMN, Erick Thohir: Arahan Prabowo

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan banyak pejabat kementerian yang ditunjuk menjadi komisaris di Himpunan Bank Negara (Himbara).

Menurut dia, penunjukkan para pejabat kementerian masuk jajaran pengurus Himbara merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahan itu, jelas Erick, Prabowo menginginkan Himbara dikelola dengan secara transparan dan profesional.

Dia bilang, banyaknya pihak Kementerian di Himbara juga agar program pemerintah berjalan dengan baik.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri. Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujar Erick di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Lagipula, Ketua Umum PSSI itu, banyaknya perwakilan pejabat juga sesuai dengan fokus Bank BUMN itu sendiri. Dia memberi contoh, Komisari BRI yang diisi oleh pejabat di Kementerian UMKM.

Selain itu, pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengisi komasaris BTN.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkue, BI dan lain-lainnya," beber dia.

Erick kembali menegaskan, penunjukan komisaris Himbara juga atas perintah Prabowo. Hal ini dilakukan agar kinerja Himbara meningkat dan semakin efisien.

"Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien. Dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan," ucap dia.

Baca Juga: Masyarakat Industri Pulogadung Ikut Mudik Gratis BUMN ke Semarang Hingga Surabaya

Terlebih, tambah Erick, saham perbankan BUMN mulai menunjukkan tanda kenaikan di pasar saham. Sehingga, memang perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang mengawasi kinerja para perbankan pelat merah tersebut.

"Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Dan ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparasi ke depan, ini menjadi tujuan utama," kata dia.

Berikut beberapa pejabat kementerian jadi komisaris di Himbara:

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza jadi Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah jadi Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo jadi Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman jadi Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata jadi Wakil Komisaris Utama BNI

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (24/3/2025) kemarin. Diantara 10 agenda utama, salah satu yang terpenting yakni perubahan pengurus perseroan dengan pergantian direktur utama dari Sunarso menjadi Hery Gunardi.

“Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST ini mencerminkan komitmen BRI untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi di Jakarta, Senin kemarin.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI menjadi sebagai berikut: