- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membentuk Satgas P3-MPPE untuk mengatasi hambatan investasi di tingkat kementerian dan daerah.
- Pemerintah memperkenalkan program percepatan investasi kepada investor internasional di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026 yang lalu.
- Kementerian Keuangan akan memotong anggaran kementerian dan dana TKD bagi pemerintah daerah yang tetap menghambat proyek investasi.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memotong anggaran Kementerian hingga Transfer ke Daerah (TKD) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) apabila mereka menghambat proyek investasi.
Hal ini dilontarkan usai Menkeu Purbaya memperkenalkan program debottlenecking alias penyelesaian hambatan investasi lewat Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).
Mulanya Purbaya mengatakan kalau Pemerintah memiliki Satgas debottlenecking yang bertugas untuk memecahkan masalah hambatan usaha. Program ini dikenalkan ke para investor internasional melalui duta besar hingga komunitas bisnis.
"Kita punya debottlenecking task force yang bisa memecahkan problem mereka dengan cepat dan murah, karena enggak dibayar saya," katanya usai ditemui di acara International Seminar on Debottlenecking Channel di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Usai memperkenalkan program itu, Purbaya menilai kalau investor asing kemungkinan masih ragu apakah Satgas Debottlenecking bisa berjalan efektif.
Namun Purbaya meyakinkan bahwa Satgas ini akan efektif karena terdiri dari lintas Kementerian. Lebih lagi saat ini Purbaya juga memiliki wewenang dalam alokasi anggaran.
"Kan ada kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran, atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot," timpal dia.
Sama halnya dengan kementerian, ultimatum Purbaya juga berlaku untuk para Pemda. Ia menyebut Kemenkeu memiliki otoritas untuk mengendalikan dana TKD.
"Jadi daerah harus mengikuti kebijakan yang pro investasi, pro pertumbuhan di daerahnya sendiri. Kalau enggak ya kita warning lewat, bisa Mensesneg, bisa Mendagri, dan lain-lain. Tapi kalau masih ngotot juga bisa kita potong juga TKD-nya," ancam Purbaya.
Baca Juga: Belanja Susu dan Buah Wakil Wali Kota Tembus Rp228 juta, Anggaran Pemkot Banjarmasin Viral
Tag
Berita Terkait
-
Belanja Susu dan Buah Wakil Wali Kota Tembus Rp228 juta, Anggaran Pemkot Banjarmasin Viral
-
Pesan Tegas Purbaya: Jabatan Adalah Fungsi Pelayanan, Bukan Sekadar Fasilitas
-
Komcad dalam Paradigma Baru SDM: dari Meja Kantor ke Garis Pertahanan
-
Purbaya Tegaskan Tak Ada Lagi Tax Amnesty, Kecuali Perintah Presiden
-
Purbaya Nurut Bahlil soal Tunda Kenaikan Tarif Royalti Tambang
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Rupiah Terkapar ke Level Rp17.529 per Dolar AS, Cetak Rekor Buruk Baru Sore Ini
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Langkah Tegas, DJP Jawa Timur Blokir Rekening 3.185 Penunggak Pajak di 11 Bank
-
Pesan Tegas Purbaya: Jabatan Adalah Fungsi Pelayanan, Bukan Sekadar Fasilitas
-
Si Kaya Borong Mobil Listrik, Si Miskin Ribut Upah Tak Naik
-
Rupiah Anjlok Rp17.500 per Dolar AS, Suku Bunga Berpotensi Naik
-
LPEM FEB UI: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen dari BPS Meragukan, Ada Data Tak Logis
-
Hindari Saham-saham Ini Jelang Rebalancing MSCI
-
Loker BUMN: BRI Buka Lowongan Hingga Juli 2026, Fresh Graduate Bisa Daftar
-
Purbaya Tegaskan Tak Ada Lagi Tax Amnesty, Kecuali Perintah Presiden