Si Kaya Borong Mobil Listrik, Si Miskin Ribut Upah Tak Naik

Suara.com - Di atas kertas, ekonomi Indonesia sedang berada dalam masa keemasan. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 melesat ke angka 5,61 persen. Angka ini seolah menjadi jawaban atas doa lama bangsa ini yang ingin keluar dari "kutukan" pertumbuhan 5 persen.

Namun, jika melihat ke pasar atau jalanan, ceritanya terasa sangat berbeda. Ada jurang yang lebar antara kejayaan data makro dan realitas pahit di tingkat mikro.

Angka Makro Berjaya

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyambut pencapaian ini dengan optimisme tinggi. Menurutnya, pertumbuhan yang kini menyentuh 5,61 persen naik dari 5,39 persen pada periode sebelumnya adalah bukti nyata bahwa program strategis Presiden Prabowo Subianto mulai "berlari".

Pemerintah mengeklaim kunci kesuksesan ini ada pada percepatan eksekusi anggaran. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembenahan sektor pupuk dan energi, didorong dengan suntikan dana cepat. Menkeu menegaskan bahwa ia tidak ragu menggelontorkan likuiditas agar program-program ini tidak terhambat birokrasi.

Bahkan, ada strategi "injeksi likuiditas" sebesar Rp200 triliun yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Tujuannya satu: memastikan uang beredar cukup untuk memutar roda ekonomi nasional.

Pertumbuhan yang "Fiscal Driven"

Namun, para ekonom dari Permata Institute for Economic Research (PIER) memberikan peringatan keras. Mereka melihat angka 5,61 persen ini perlu dibaca dengan sangat hati-hati. Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menyebut pertumbuhan ini lebih bersifat fiscal driven (didorong belanja pemerintah) ketimbang private driven (didorong konsumsi swasta secara mandiri).

"Belanja pemerintah tumbuh luar biasa hingga 21,81 persen secara tahunan. Ini memang menopang pertumbuhan, tapi kita harus ingat ada faktor musiman Ramadhan dan Lebaran yang selalu mendongkrak konsumsi sesaat," ujar Faisal dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga: LPEM FEB UI: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen dari BPS Meragukan, Ada Data Tak Logis

Singkatnya, ekonomi kita terlihat segar karena "disuntik" oleh anggaran negara, bukan karena daya beli masyarakat yang memang sudah sehat dan kuat secara alami.

Kelas Menengah yang Mulai Kehabisan Napas

Jika ekonomi dianggap sebagai sebuah bangunan, maka kelas menengah adalah tiang penyangganya. Sayangnya, tiang ini sedang keropos. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyoroti tren penurunan jumlah kelas menengah dalam lima tahun terakhir.

“Kelas menengah masih menunjukkan tren penurunan,” ujar Josua.

Daya beli kelompok menengah bawah dan entry level belum pulih sepenuhnya. Hal ini terlihat jelas dari perubahan perilaku konsumsi mereka. Masyarakat kini mulai "berhemat paksa". Salah satu indikatornya adalah pasar otomotif. Alih-alih membeli mobil baru, kelas menengah kini berbondong-bondong beralih ke mobil bekas.

"Masyarakat bukan tidak ingin beli kendaraan, tapi mereka menyesuaikan kemampuan. Pembiayaan kendaraan bekas meningkat pesat karena harga yang baru sudah tidak terjangkau bagi segmen ini," jelas Adjie Harisandi, Head of Industry & Regional Research Permata Bank.

Ironisnya, di saat kelas menengah bawah kesulitan, kelompok menengah atas justru asyik beralih ke kendaraan listrik (EV), yang biasanya hanya menjadi kendaraan tambahan bagi mereka yang sudah mapan. Ketimpangan gaya hidup ini semakin mempertegas segregasi ekonomi di masyarakat.

Jebakan Sektor Informal dan "Upah yang Tercekik"

Angka pertumbuhan PDB sebesar 5,61 persen terasa sangat jomplang jika dibandingkan dengan kenaikan upah riil pekerja yang hanya sekitar 1,8 persen. Artinya, meskipun nilai ekonomi negara bertambah besar, tambahan pendapatan yang masuk ke kantong pekerja sangatlah kecil, bahkan mungkin habis tergerus inflasi kebutuhan pokok.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah fenomena informality trap atau jebakan sektor informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan porsi pekerja informal meningkat menjadi 59,42 persen per Februari 2026. Kini, ada sekitar 87 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup pada pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima, pekerja serabutan, atau kurir lepas yang tidak memiliki jaminan kesehatan maupun hari tua.

"Ini menandakan mesin penciptaan lapangan kerja formal kita tidak menyala. Ekonomi tumbuh, tapi orang-orang justru terlempar ke sektor informal yang penuh ketidakpastian," ungkap pengamat ekonomi.

Bayang-Bayang PHK di Industri Raksasa

Kondisi pekerja formal pun tidak sedang baik-baik saja. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal menghantui sektor padat karya. Sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan elektronik—yang selama ini menjadi tulang punggung lapangan kerja—sedang mengalami guncangan hebat.

Laporan terbaru menunjukkan sudah ada sekitar 40.000 PHK sejak April 2026, dan angka ini diprediksi masih akan terus bertambah. Upah minimum yang ditetapkan pemerintah pun dinilai masih jauh dari kata "layak" untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk menabung.

Dilema Subsidi: Antara Pembangunan dan Stabilitas

Menanggapi tekanan ini, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas melalui subsidi, terutama BBM. Ia menyadari bahwa mencabut subsidi secara total bisa memicu gejolak sosial yang mengganggu pembangunan.

"Lebih baik saya pilih subsidi sebagian di sistem, dikurangi untuk orang kaya, tapi masyarakat tenang dan pembangunan bisa berjalan," tegasnya.

Namun, strategi ini tetap menyisakan pertanyaan besar: sampai kapan anggaran negara bisa menjadi "penyangga" tunggal di saat sektor swasta dan lapangan kerja formal belum juga bangkit?

Kesimpulan: Mengejar Pertumbuhan yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen adalah prestasi, namun ia bukan obat untuk semua masalah. Jika pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sektor-sektor tertentu atau hanya didorong oleh belanja pemerintah, maka rakyat di tingkat bawah akan tetap merasa "merana".

Tantangan besar bagi pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menaikkan angka pertumbuhan, melainkan memastikan angka tersebut bisa bertransformasi menjadi lapangan kerja formal yang layak, upah yang adil, dan daya beli yang kuat bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ekonomi Indonesia terlihat gemuk di luar, namun sebenarnya ringkih di dalam.