Suara.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo Nuahasil , kembali mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di sektor keuangan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada Rabu (26/3/2025), Suryo secara resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Penunjukan ini menambah daftar jabatan penting yang didudukinya, mengingat ia juga masih aktif sebagai Dirjen Pajak serta Komisaris di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI).
Dengan tiga posisi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada besaran gaji serta akumulasi harta kekayaan yang dimiliki Suryo dari ketiga jabatannya, terutama setelah laporan LHKPN terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam harta kekayaannya.
Profil Suryo Utomo
Mengutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suryo Utomo lahir di Semarang pada 26 Maret 1969. Ia memiliki riwayat pendidikan yang cukup mentereng.
Suryo mengenyam pendidikan S1 di Universitas Diponegoro pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Ia kemudian melanjutkan S2 di University of Southern California, Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Business Taxation.
Tak sampai di situ saja, Suryo menempuh pendidikan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia dan berhasil mengemban gelar gelar Doctor of Philosophy in Taxation.
Pada tahun 1993, ia mengawali karier di DJP pada sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam perjalanannya, ia menduduki berbagai posisi strategis, antara lain:
- Kepala Seksi PPN Industri (1998)
- Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan (2002)
- Kepala Subdirektorat PPN Industri (2002)
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (2003)Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (2006)
- Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I (2008)
- Direktur Peraturan Perpajakan I (2010)
- Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian (2015)
- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak (2015-2019)
- Direktur Jenderal Pajak (sejak 1 November 2019)
Selain menjadi Dirjen Pajak, Suryo juga menjabat sebagai Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) sejak 29 November 2019 dan kembali dipercaya menduduki posisi tersebut pada 17 Juli 2024.
Baca Juga: Pertamina Ambil Bagian Dalam "Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025", Berangkatkan Bus dari GBK Senayan
Yang terbaru, ia juga diangkat sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada 26 Maret 2025.
Gaji dan Tunjangan dari Tiga Jabatan
Sebagai pejabat Eselon I di Kemenkeu, Suryo memiliki golongan PNS IVd atau IVe. Berdasarkan regulasi, gaji pokok untuk golongan IVd berkisar antara Rp3.447.200 - Rp5.661.700, sedangkan golongan IVe berada di kisaran Rp3.593.100 - Rp5.901.200 per bulan.
Namun, dengan adanya tunjangan kinerja (tukin) yang bisa mencapai Rp117.375.000 per bulan untuk Eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi, penghasilannya sebagai Dirjen Pajak bisa mencapai sekitar Rp120 juta per bulan.
Selain itu, sebagai Komisaris di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Komisaris Utama di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Suryo juga memperoleh penghasilan tambahan.
Namun, besaran gaji dan tunjangan yang diterima Suryo sebagai komisaris di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak diungkapkan secara resmi.
Berita Terkait
-
Holding BUMN Danareksa Berangkatkan 1.600 Pemudik Gratis
-
PTSI Ikut Gelar Program Mudik Gratis BUMN, Berangkatkan 253 Pemudik
-
Mudik Bersama BUMN 2025, BRI Group Berangkatkan 8.482 Pemudik Secara Gratis
-
Mudik Aman Sampai Tujuan Bersama Bulog: 13 Bus Gratis Antarkan 650 Pemudik ke Jawa dan Sumatera
-
Pertamina Ambil Bagian Dalam "Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025", Berangkatkan Bus dari GBK Senayan
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi
-
Mengenal Profesi Mixologist, Peracik Minuman yang Kini Makin Diburu Industri F&B
-
Minta Rp4 Juta lalu Sita HP Korban! Modus Polisi Gadungan Terbongkar di Banyumas
-
Indonesia Masih Bergantung pada Obat Impor, Kemandirian Farmasi Jadi Tantangan
-
Nekat Gelantungan di Pintu KRL saat Mabuk, Pria Ini Resmi Masuk Daftar Hitam KAI Commuter