Meningkat, 24 Juta Masyarakat Punya Utang Paylater Tembus Rp22,78 Triliun

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan produk buy now pay later (BNPL) atau paylater perbankan senilai Rp 22,78 triliun sampai April 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan untuk porsi kredit Buy Now Pay Later (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,29 persen, namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

"Untuk porsi kredit, Buy Now Pay Later atau BNPL, perbankan tercatat sebesar 0,29%, namunterus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan. Per Maret 2025 bagi debit kredit," kata Dian di Jakarta, Jumat (9/5/2025)

BNPL sebagaimana dilaporkan dalam slik, tumbuh sebesar 32,18% year-on-year. Februari sebelumnya tercatat 36,60% year-on-year, menjadi Rp22,78 triliun dengan jumlah rekening mencapai Rp24,56 juta. Adapun Februari sebelumnya tercatat sebesar Rp23,66 juta.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,36%. Diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 9,32%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 6,51% YoY. Selain itu, industri perbankan menyalurkan kredit senilai Rp 7.908 triliun per Maret 2025, naik 9,16% secara tahunan (yoy). Adapun, kinerja intermediasi perbankan hingga Maret 2025 ditopang oleh bank pelat merah. "Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN yang utama, naik 9,49% [secara tahunan]," bebernya.

Selain itu, kredit investasi menjadi penopang pertumbuhan dengan kenaikan 13,36% yoy. Lalu kredit konsumsi naik 9,32% yoy dan kredit investasi naik 6,51% yoy. Seluruh jenis kredit tersebut tumbuh melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

" Kontribusi sektor perbankan terhadap rekomendasi nasional juga tidak hanya tersermin dari penyeluruhan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha tetapi juga melalui kepemilikan pada instrumen keuangan yang mendukung penguatan kebijakan fiskal dan moneter," bebernya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini kondisi perekonomian didominasi oleh ketidakpastian ekonomi global seiring dengan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump.

"Dapat kami sampaikan bhw rdk pada apr 2025 yg diselenggarakan 30 apr menilai stabllitas sektor jasa keuangan tetap terjaga," bebernya.

Menurutnya, seiring ketidakpsatian akibat tarif dagang dan indikator ekonomi global yang melemah, OJK terus monitor dinamika global dan melakukan stress test secara berkala. OJK menilai industri keuangan saat ini tetap kuat dan mampu menyerap risiko ke depan.

Baca Juga: Global Islamic Financial Institutions Forum 202 Dorong Sinergi Ekonomi Syariah Lintas Negara

"OJK juga meminta lembaga jasa keuangan proaktif asesmen perkembangan terkini dan asesmen lanjutan atas dampak kebijakan tarif yang dapat berdampak pada kinerja debitur khususnya yang memiliki eksposur kesektor terdampak," katanya.

Tidak hanya itu, perkembangan yang terjadi pada April ini didominasi oleh meningkatnya ketidakpastian perdagangan global sejalan dengan rencana pengenaan tarif resiprokal atau timbal balik oleh AS. Meningkatnya ketidakpastian perdagangan global dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh AS, yang mendorong kenaikan tajam volatilitas di pasar keuangan global.

"Meskipun presiden Trump menunda pemberlakukan tarif selama 90 hari, tensi perdagangan antara AS dan China tetap tereskalasi," jelasnya. Selanjutnya, tingginya ketidakpastian global ini direspons oleh lembaga internasional dengan merevisi turun pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.

Sedangkan WTO, merevisi proyeksi volume perdagangan barang global menjadi terkontraksi 0,2 persen dari perkiraan sebelumnya yang tumbuh 2,7 persen.

"IMF menurunkan revisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menjadi 2,8 persen jauh lebih rendah dibandingkan historis tahun 2000-2019 sebelum Covid di level 3,7 persen,"bebernya.

Dia pun terus memonitor dinamika global dan domestik, serta melakukan stress test untuk melihat dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Meskipun presiden Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari, tensi perdagangan antara AS dan Tiongkok tetap tereskalasi," tukasnya.