Pemerintah Mulai Reforma Agraria, Hak Pakai Lahan 10 Tahun untuk Masyarakat

Suara.com - Badan Bank Tanah (BBT) menegaskan komitmennya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penataan tanah yang inklusif dan berkelanjutan. 

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui implementasi program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BBT. Penegasan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah BBT, Hakiki Sudrajat, saat menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, pada Jumat (9/5/2025).

Audiensi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Cianjur ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mendalam dari Badan Bank Tanah terkait dinamika yang terjadi di kawasan HPL BBT yang berlokasi di Cianjur. Rombongan dewan ingin memahami secara utuh rencana dan implementasi program-program BBT, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Hakiki Sudrajat menyampaikan secara gamblang komitmen BBT untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset tanah negara yang efektif dan berkeadilan. 

"Komitmen tersebut ingin kami wujudkan secara nyata di Desa Batulawang, Cianjur. Di wilayah tersebut, kami memiliki HPL dengan total luas mencapai 964,8 hektar. Dari keseluruhan luasan itu, kami secara khusus mengalokasikan seluas 203 hektar untuk program reforma agraria," ungkap Hakiki dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, Hakiki menjelaskan mekanisme pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat akan diberikan hak pakai atas lahan selama jangka waktu 10 tahun. Sebuah peluang emas terbuka bagi para penggarap untuk membuktikan komitmen mereka dalam memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan. 

Apabila dalam kurun waktu tersebut lahan terbukti memberikan manfaat yang optimal, hak pakai tersebut akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Hakiki menekankan bahwa reforma agraria yang diinisiasi oleh Badan Bank Tanah secara fundamental bertujuan untuk menghadirkan program-program yang mampu mendorong pemerataan pembangunan. 

Hal ini diwujudkan melalui pemberian akses kepemilikan lahan kepada para penggarap yang selama ini mungkin kesulitan untuk memiliki aset tanah. Selain itu, program ini juga menjamin legalitas kepemilikan lahan bagi para penggarap yang telah memanfaatkan tanah secara bertanggung jawab.

Baca Juga: Prabowo Bakal Terbitkan Perpres Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun

"Badan Bank Tanah memiliki pengalaman yang positif dalam melaksanakan program reforma agraria di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pengalaman ini menjadi modal berharga bagi kami sehingga implementasi program serupa di wilayah lain yang terdapat HPL kami, termasuk di Cianjur, akan berjalan lebih terarah dan efektif," imbuh Hakiki, memberikan gambaran keberhasilan program serupa di wilayah lain.

Senada dengan Hakiki, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menegaskan bahwa BBT memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program reforma agraria dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. 

"Kami menyadari betul tanggung jawab yang diemban dan akan berupaya maksimal untuk mewujudkan tujuan mulia dari reforma agraria ini," tegas Perdananto.

Kepala Divisi Hukum Badan Bank Tanah, Yudi Kristiana, menambahkan bahwa keberhasilan program reforma agraria BBT di Cianjur memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati Cianjur. 

"Kami berharap GTRA Kabupaten Cianjur dapat memberikan dukungan penuh melalui akselerasi penetapan subjek dan objek reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses dan memastikan program ini tepat sasaran," jelas Yudi.

Setelah mendengarkan penjelasan komprehensif dari jajaran pimpinan Badan Bank Tanah, Ketua Komisi I DPRD Cianjur, M Isnaeni, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan komitmen BBT. 

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat Cianjur, Pemerintah Daerah, dan Badan Bank Tanah. 

"Kami melihat adanya itikad baik dari Badan Bank Tanah untuk memberdayakan masyarakat Cianjur. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani komunikasi dan memastikan program ini berjalan sesuai harapan. Karena pada akhirnya, ini semua adalah untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan masyarakat Cianjur dan untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan," tutur M Isnaeni.