Suara.com - Para calon Presiden Korea Selatan melakukan kampanye untuk dipilih oleh warganya. Salah satunya adalah jadwal bekerja yang hanya empat hari untuk masyarakat Korea.
Janji tersebut menuai pujian dari para pendukung buruh. Namun penolakan dari sektor bisni. SebB, pertanyaan muncul mengenai apakah reformasi tersebut layak dilakukan di negara yang dikenal dengan jam kerja terpanjang di dunia.
Baik Partai Demokratik Korea yang liberal maupun Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif telah menawarkan versi minggu kerja yang lebih pendek dalam platform kampanye mereka. Hal inj upaya untuk memenangkan pemilih yang menginginkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik.
Salah satunya Lee Jae-myung, kandidat Partai Demokrat yang memimpin jajak pendapat dengan selisih yang besar, mengusulkan pengurangan total jam kerja dari 40 menjadi 36 jam seminggu, tanpa pemotongan gaji. Janji itu bertujuan untuk menurunkan jam kerja tahunan rata-rata Korea di bawah rata-rata OECD yaitu 1.742 jam pada tahun 2030.
Lalu, partai Lee pada akhirnya menargetkan minggu kerja 4 hari. Angka saat ini untuk Korea adalah 1.874 jam setahun pada tahun 2023.
“Kita harus berani mengubah kebijakan kita untuk mencapai keseimbangan kerja-hidup yang berkelanjutan, Kita akan mengurangi jam kerja rata-rata Korea Selatan hingga di bawah rata-rata OECD pada tahun 2030," kata Lee dilansir Korea Herald , Rabu (14/5/2025).
Serta,artisipasi aktif dari para pelaku bisnis sangatlah penting. Kita akan membuat langkah-langkah dukungan yang jelas bagi perusahaan yang mengadopsi minggu kerja 4,5 hari.
" Dalam jangka panjang, kita harus bergerak menuju minggu kerja empat hari," katanya.
Sedangkan, solusi Partai Kekuatan Rakyat sangat berbeda. Dengan mempertahankan total jam kerja pada level saat ini yaitu 40 jam, para karyawan akan bekerja satu jam ekstra dari Senin hingga Kamis di atas delapan jam yang biasa, untuk mendapatkan setengah hari libur pada hari Jumat. Meskipun total jam kerja tetap sama, perubahan tersebut dapat memungkinkan jadwal kerja yang fleksibel.
Baca Juga: Survei BI : Masyarakat Indonesia Mulai Doyan Belanja
Namun, sikap kandidat Partai Kekuatan Rakyat Kim Moon-soo sedikit menyimpang dari posisi resmi partainya, dengan menyatakan bahwa masalah tersebut harus diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing bisnis, bukan diamanatkan oleh hukum.
"Berdasarkan minggu kerja 4,5 hari, satu jam diperpanjang setiap hari, sehingga total jam kerja tetap sama," kata Kim kepada wartawan pada tanggal 15 April, setelah bertemu dengan Sohn Kyung-shik, ketua Federasi Perusahaan Korea.
"Daripada menerapkannya secara seragam ke semua perusahaan melalui undang-undang, perusahaan harus dibiarkan memutuskan dengan bebas. Karena minggu kerja 4,5 hari tidak mengurangi total jam kerja, (jika diterapkan) beberapa perusahaan mungkin merasa tidak nyaman," tambahnya.
Komunitas bisnis telah menyatakan kekhawatiran mendalam tentang usulan Partai Demokrat mengenai minggu kerja 4,5 hari. Mereka memperingatkan bahwa pengurangan jam kerja tanpa peningkatan produktivitas yang sesuai dapat merugikan perusahaan yang telah berjuang dengan meningkatnya biaya tenaga kerja dan lanskap ekonomi yang tidak menentu.
“Mengingat bahwa produktivitas tenaga kerja Korea Selatan tetap rendah dan perusahaan kecil dan menengah berjuang untuk mengamankan tenaga kerja yang cukup, pengurangan jam kerja yang sah tanpa mengatasi masalah ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Daripada memberlakukan pengurangan jam kerja yang seragam, diskusi harus lebih difokuskan pada pengaturan kerja yang fleksibel yang meningkatkan produktivitas," kata seorang pejabat di salah satu kelompok lobi bisnis.
Pimpinan dari lima kelompok lobi bisnis utama negara itu, termasuk Kamar Dagang dan Industri Korea, Federasi Perusahaan Korea, Federasi Industri Korea, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, dan Federasi Perusahaan Pasar Menengah Korea, bertemu dengan calon terdepan dari partai liberal Lee, minggu lalu untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan dari komunitas bisnis, dan menyatakan kekhawatiran tentang usulan minggu kerja 4,5 hari.
Berita Terkait
-
Ada Isu Mark Up Pikap Kopdes Merah Putih, Purbaya Ogah Cairkan Anggaran Sebelum Audit
-
Purbaya Pastikan Ada Efisiensi Anggaran MBG Tahun Depan, Jadi Rp 174 Triliun?
-
Purbaya Lawan Balik Penggugat Patriot Bond Danantara, Siapkan Ahli Hukum
-
Purbaya Ogah Buru Orang Kaya RI demi Kejar Target Pajak: Saya Tak Akan Potong Angsa Emasnya
-
Tak Sesuai UUD 45, Purbaya Akui Realisasi Anggaran Pendidikan 2025 Tak Capai 20%
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Sedot 1,1 Juta Penonton, Roda Ekonomi Tembus Rp5 Triliun
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi
-
Jembatan Musi V Segera Dibuka, Perjalanan Palembang-Betung Bakal Cuma 1 Jam
-
Demi Selamatkan Hukum, Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo